CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar acara rembuk stunting Provinsi dan penilaian kinerja terhadap delapan aksi konvergensi tahun 2022 di delapan Kabupaten Provinsi Papua Tengah. Acara ini digelar di Aula Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita (KSK) Nabire, Rabu (22/11/2023).
Dalam sambutan Penjabat (Pj.) yang diwakili oleh pelaksana harian (Plh.) Sekretaris Daerah Anwar Harun Damanki, S.STP., MM menjelaskan, bentuk implementasi rembuk stunting dan penilaian kinerja terhadap delapan aksi konvergensi diatur dalam peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, dan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan, angka stunting Indonesia.
Menurut Pj. Gubernur yang sering disapa Mama Haluk, rembuk stunting ini merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan Penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi antara Perangkat daerah penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
‘’ Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas Hidup, produktivitas dan daya saing manusia Indonesia Sebagai dampak terganggunya pertumbuhan otak dan Perkembangan metabolisme tubuh dalam jangka panjang,’’ ujar Pj. Gubernur yang diwakili oleh Plh Sekda Papua Tengah.
Untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting menurut Mama Haluk, perlu dilakukan pendekatan multisektor melalui intervensi layanan spesifik dan sensitif secara konvergensi atau terintegrasi yang dilakukan di tingkat pusat, daerah, hingga kampung atau kelurahan.
‘’ Prevalensi stunting di Provinsi Papua Tengah hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan angka 33% di Kabupaten Mimika, 13,4% di Kabupaten Deiyai, 45,2% di Kabupaten Paniai, 42,5% di Kabupaten Puncak Jaya, 35,1% di Kabupaten Dogiyai, 35,4% di Kabupaten Intan Jaya, 17,1% di Kabupaten Nabire, dan 42% di Kabupaten Puncak,’’ katanya.
Ia berharap, melalui pelaksanaan penilaian kinerja ini, dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting, sehingga konvergensinya akan terbangun guna mencapai target penurunan prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah.
Lebih lanjut harap Pj. Gubernur, permasalahan stunting adalah tanggung jawab bersama dari kita semua yang hadir saat ini, Oleh karena itu Pj. Gubernur minta kepada semua pihak dalam momentum hari ini dapat melahirkan komitmen bersama dalam penanganan stunting terintegrasi melalui penandatanganan berita acara komitmen.
"Kegiatan rembuk stunting ini dapat menjadi dasar gerakan penurunan stunting di 8 (delapan) Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah melalui integrasi program kegiatan dan penganggaran yang disepakati bersama-sama yang dilakukan antar perangkat daerah terkait, partisipasi pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tenaga ahli profesi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Papua tengah dengan konsumsi gizi seimbang, percepatan Perbaikan gizi, dan pemenuhan sanitasi dasar, sehingga terdapat komitmen penurunan stunting yang ditandatangani bersama oleh gubernur, bupati, dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan perangkat daerah dan sektor non-pemerintah,’’ harapnya.
Sementara itu Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Papua Tengah, Jull Eddy Way menambahkan, Rembuk stunting provinsi adalah bagian dari intervensi pemerintah Provinsi terhadap penanganan stunting di delapan Kabupaten di Papua Tengah.
"Penanganan stunting ini butuh kolaborasi antara pemerintah Kabupaten, Provinsi hingga pusat dan mitra lain sehingga pada pada tahun 2024 nanti kita capai target penurunan prevalensi stunting 14% sesuai amanah pemerintah pusat,’’ Ujar Eddy, Ketua TPPS Papua Tengah yang juga merupakan Kepala Baperinda Papua Tengah.
Eddy menjelaskan, Penilaian kinerja terhadap delapan aksi konvergensi lebih kepada amanat berdasarkan ketentuan atau peraturan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi untuk mengerjakan pertanggungjawaban kinerja konvergensi.
"Pada Momentum ini diharapkan pemkab delapan kabupaten mempresentasikan kinerja konvergensinya untuk dinilai tim dari Provinsi,’’ tuturnya.
‘’Rembuk ini menjadi satu catatan bahwa ini ikhtiar kami pemeritah daerah tingkat Provinsi Papua Tengah bersama delapan kabupaten. Ini ikhtiar kami, silahkan dinilai setiap progress penurunan stunting di Papua Tengah,’’ tegas Way. (*)
