CEPOSONLINE. COM, NABIRE- Masyarakat enam distrik wilayah Gunung Kabupaten Nabire yang meliputi Distrik Dipa, Menou, Siriwo, Uwapa, Yaro dan Wanggar menggelar aksi demonstrasi damai di kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Senin (20/11/2023).
Mereka memprotes dua kursi Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT) yang tidak terakomodir pada pelantikan dalam kursi adat dan Perempuan yang sudah sepakati sebelumnya di daerah.
Kepala suku Rayon Simapitowa, Fabianus Tebai menjelaskan tujuan masyarakat melakukan aksi damai di Kantor Kesbangpol Papua Tengah untuk menanyakan hak 6 distrik wilayah Gunung Kabupaten Nabire yang sudah disepakati dan diusulkan ke tim seleksi MRPT tetapi pada pelantikannya dua nama yang diusulkan tidak dilantik dan digantikan dengan orang lain dari pesisir.
Menurut Fabianus, Kedatangan masyarakat ke kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah untuk menanyakan alasan perubahan nama yang mengakibatkan dua nama yang diusulkan 6 distrik wilayah gunung Nabire digantikan dengan dua orang lagi dari pesisir Nabire.
" Ini kenapa dan mengapa? Memang, Pelantikan sudah lewat tetapi kami sengaja lakukan aksi protes untuk menyampaikan pernyataan dan meminta keadilan supaya pemerintah jangan lagi melakukan pembohongan publik kepada kami masyarakat, " ujar Tebai.
" Hari ini kami pertegas dalam pernyataan bahwa besok dalam DPRK maupun DPR jalur otsus harus ada keterwakilan dari 6 Distrik wilayah gunung Kabupaten Nabire, " tegas Tebai.
Calvin Magai, koordinator lapangan massa aksi masyarakat 6 Distrik Kabupaten Nabire menambahkan, dalam seleksi MRPT pihaknya merasa kecewa karena tidak ada keterwakilan dari 6 distrik wilayah Gunung Kabupaten Nabire.
" Ini tidak adil dalam hal keterwakilan makanya kami masyarakat 6 distrik lakukan aksi untuk meminta pihak-pihak terkait seperti timsel, kesbangpol, pemerintah dan semua yang berwewenang dalam menentukan MRPT agar mengklarifikasi sebenarnya siapa yang salah dengan proses penetapan nama kursi MRPT Pokja Adat dan Perempuan asal Kabupaten Nabire, " ungkap Magai.
Menurutnya, Kabupaten Nabire bukan hanya milik beberapa suku di Pesisir tetapi juga ada 6 distrik wilayah gunung Kabupaten Nabire yang merupakan orang asli setempat.
Sementara itu, Kepala Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Thepilus Lukas Ayomi menjelaskan penyampaian aspirasi dari masyarakat merupakan hal yang positif walau kadang-kadang dalam menyampaikan aspirasi ada perdebatan-perdebatan tapi ini hal yang positif.
" Karena kalau bukan kita yang berjuang untuk hak kita maka siapa lagi yang akan berjuang. Tentunya, hak-hak yang diinginkan ini kita sampaikan untuk selanjutnya diakomodir oleh pihak-pihak berwenang, " Jelas Ayomi.
Ia juga menjelaskan, seluruh tahapan seleksi yang dilakukan termasuk MRPT, Pemerintah hanya memfasilitasi selanjutnya keputusan Timsel dan pihak berwenang lainnya. (*)
