CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Sudah menjadi pengetahuan umum, rezim pasangan Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob (OMTOB) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam 5 tahun menjabat dipenuhi dengan dinamika dan drama.
Seperti diketahui, pada 6 September 2024 kepemimpinan OMTOB sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mimika telah resmi berakhir.
Oleh karena itu, kinerja dan pencapaian patut dipertanyakan. Setidaknya, di masa pemerintahan OMTOB telah diletakkan dasar Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam lima tahun.
Menurut Johannes Rettob, kini telah teriealisasi 65 persen dimana pencapaian OMTOB menyasar pada beberapa faktor, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Kota Cerdas (Smart City), Ekonomi, Infrastruktur, Keagamaan dan Budaya.
Terkait kesehatan, kata Johannes Mimika merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mempunyai penelitian dasar kesehatan (Riskesdas) sendiri.
Riskesdas ini dikerjakan bersama PT Freeport Indonesia untuk mengukur beberapa variabel yang dapat menunjukkan derajat kesehatan warga Mimika. Variabel yang diukur antara lain pengetahuan, perilaku, lingkungan, ketersediaan air bersih, penyakit berbasis lingkungan, akses pelayanan kesehatan, dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
Baca Juga: Carut Marut Birokrasi Pemkab Mimika bak Benang Kusut, Johannes Rettob: Mesti Diperbaiki!
Penanganan malaria di Kabupaten Mimika telah memberikan sumbangsih penuruan malaria sebesar 30 persen di Indonesia dengan target eliminasi malaria pada tahun 2026.
“Di Kabupaten Mimika sendiri angka stunting cukup baik karena berada di angka 14 persen dari target nasional 16 persen sedangkan untuk Papua Tengah Mimika terbaik,” kata John Rettob di perumahannya, Jalan Hasanudin, Minggu 8 September 2024.
Kemudian, pada Pendidikan, data di akhir tahun 2023 Mimika masih kekurangan 400 hingga 500 guru, untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK.
Berdasarkan data itu, ia telah meminta kuota guru penerimaan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Lalu untuk Kota Cerdas, Smart city merupakan dasar pengembangan dalam rencana induk menuju pelayanan yang efisien dan efektif.
Johannes menyebut hal ini dapat melalui aplikasi, program maupun aturan-aturan. Dalam ekosistem kota cerdas, pelayanan publik seharusnya berjalan lebih mudah, cepat, terbuka, pasti dan non diskriminatif.
Ekosistem pelayanan semacam ini dapat dilihat di beragam inovasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika.
