CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Presiden Prabowo kini jadi ancaman bagi para pekerja.
Salah satu yang berpotensi terkena dampak adalah para pekerja di perhotelan di Kota Jayapura.
Mereka kini bisa terancam di PHK karena usaha perhotelan di Kota Jayapura dihantui terjadinya penurunan omset besar-besaran.
Selama ini memang hotel menjadi salah satu lokasi pertemuan dan kegiatan pemerintahan.
Tentu dengan efisiensi anggaran tersebut, maka sektor perhotelan bisa alami resiko penurunan pendapatan yang signifikan.
Jika program ini berjalan, bukan tak mungkin pihak perhotelan akan lakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, demi menekan biaya operasional.
Ketua PHRI Provinsi Papua, Abdul Rajab mengatakan, sejumlah hotel di Kota Jayapura menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
"Ya, sudah pasti ada dampak besar bagi usaha perhotelan. Efisiensi anggaran ini berdampak pada penurunan omset,"ucap Abdul Rajab.
Menurutnya, sejak pemangkasan perjalanan dinas serta pembatasan penggunaan fasilitas hotel untuk kegiatan pemerintahan, tingkat hunian hotel di Jayapura mengalami penurunan hingga 80%.
Sehingga dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh industri perhotelan, tetapi juga merambat ke sektor ekonomi lainnya.
Termasuk UMKM pemasok bahan baku dan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
"Jadi, hotel kesulitan bertahan karena okupansi anjlok,"tegasnya.
Sementara itu dari data yang dihimpun PHRI Kota Jayapura, kebijakan efisiensi ini telah menyebabkan tingkat hunian hotel turun drastis.
Dari okupansi rata-rata 70-80% sebelum kebijakan diterapkan, kini sebagian besar hotel hanya mampu mencapai 10-20% tingkat hunian.
