CEPOSONLINE.COM,SENTANI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua akan memanggil seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan warga di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Ketua Komisi V DPR Papua, Dina Rumbiak, mengatakan pemanggilan pengelola SPPG diperlukan untuk mengetahui secara jelas proses penyediaan makanan MBG, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan hingga distribusi kepada penerima.
“Kami akan memanggil pengelola SPPG di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan layanan MBG,” kata Dina usai meninjau korban di Puskesmas Sentani Kota di Kemiri, bersama Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix Monim dan jajaran Komisi V.
Menurut Dina, hingga hari kedua setelah kejadian, pasien dari Distrik Depapre masih berdatangan ke RSUD Yowari untuk mendapatkan penanganan medis.
Ia menyebut dugaan keracunan dalam program MBG bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah siswa SMA Negeri 5 Jayapura juga dilaporkan mengalami diare setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Karena itu, DPR Papua menilai pengawasan terhadap SPPG perlu diperketat. Setiap dapur MBG harus memastikan bahan makanan layak konsumsi, proses pengolahan higienis, makanan disimpan dengan benar, serta distribusinya sesuai standar keamanan pangan.
“Kejadian seperti ini harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi justru menimbulkan masalah kesehatan bagi penerima,” ujarnya.
Dina juga mendukung investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian di Depapre. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan hukum.
Selain persoalan keamanan pangan, DPR Papua menilai kejadian tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Pemerintah diminta segera melakukan pembenahan dan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.
“Keamanan makanan harus menjadi bagian utama dari pelaksanaan MBG. Masyarakat, terutama orang tua, harus merasa yakin bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka aman dikonsumsi,” tegasnya.
Sementara itu, DPR Papua mengapresiasi penanganan medis terhadap para korban di RSUD Yowari. Berdasarkan hasil pemantauan, ketersediaan obat, alat kesehatan dan pelayanan medis masih mencukupi.
Dina berharap seluruh pasien segera pulih dan pemerintah memastikan sistem pengawasan MBG diperbaiki agar kejadian serupa tidak kembali terjadi
Sekedar diketahui sebagian pasien yang di rawat di RS Yowari sekitar 70 orang sebelumnya ada yang sudah pulang ke rumah karena merasa sudah sehat sedangkan untuk di Puskesmas Sentani Kota, Kemiri sebanyak 14 orang rata rata dalam keracunan MBG keluhan lemas, muntah-muntah, diare, sesak napas dan kepala pusing. (*)
Editor : Lucky Ireeuw