CEPOSONLINE.COM,SENTANI- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, setelah dirinya bersama Ketua Komisi V DPR Papua Dina Rumbiak, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua H. Jaya Kusuma, Sekretaris Komisi V Dwita Handayani dan anggota lainnya meninjau langsung kondisi korban keracunan MBG di RS Yowari, Rabu (5/8/2026).
Herlin mengatakan, investigasi penting dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, terlebih jumlah warga yang mengalami keluhan cukup banyak. Berdasarkan data sementara yang diterima DPR Papua, sekitar 70 pasien mendapat penanganan, terdiri dari balita, anak sekolah hingga ibu menyusui.
“Kami dari DPR Papua prihatin atas kejadian ini. Keselamatan dan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama,”katanya.
Menurutnya, Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan positif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun, tujuan tersebut harus dibarengi dengan penerapan standar keamanan pangan yang ketat.
Mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, kebersihan tempat pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima harus diawasi secara serius.
“Program MBG ini memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi harus diimbangi dengan pelaksanaan yang aman, makanan berkualitas, dan memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.
Herlin menilai banyaknya warga yang harus mendapat perawatan menunjukkan bahwa kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah perlu memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG diperiksa untuk menemukan titik masalah.
DPR Papua juga meminta adanya transparansi dalam proses investigasi, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi makanan, sekolah, pemerintah daerah maupun fasilitas kesehatan.
Selain investigasi, Herlin meminta seluruh korban mendapatkan pelayanan medis secara optimal hingga kondisi mereka dinyatakan pulih.
