DPR RI, Pemda dan Pertamina Cari Solusi Perkuat Distribusi BBM dan LPG di Teluk Bintuni
CEPOSONLINE.COM, TELUK BINTUNI - Menjamin masyarakat tetap memperoleh akses energi yang mudah dan terjangkau menjadi fokus utama dalam pertemuan yang mempertemukan PT Pertamina Patra Niaga, Anggota Komisi XII DPR RI, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, serta pengusaha SPBU dan agen LPG, Rabu (5/8/2026).
Forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai tantangan distribusi BBM, minyak tanah, dan LPG di daerah yang pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industrinya terus meningkat.
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, mengatakan sektor energi memiliki peran penting dalam menopang pembangunan Teluk Bintuni. Karena itu, distribusi energi harus dipastikan berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha tetap terpenuhi.
Menurutnya, DPR RI mengapresiasi upaya Pertamina dalam menjaga ketersediaan stok BBM dan minyak tanah bersubsidi di Papua Barat. Namun, stok yang aman juga harus diimbangi dengan distribusi yang efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan apakah kuota yang ada sudah mencukupi dan penyalurannya telah sesuai aturan. DPR RI siap mendukung Pertamina bersama pemerintah daerah untuk mencari solusi agar distribusi energi, khususnya yang bersubsidi, semakin optimal,” ujarnya melalui keterangan pers.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyatakan siap mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas distribusi energi. Masukan dari Pertamina, pengelola SPBU, dan agen LPG akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan di daerah, termasuk usulan penambahan kuota subsidi apabila memang diperlukan.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, memastikan pasokan energi untuk wilayah Teluk Bintuni berada dalam kondisi aman.
“Stok di Fuel Terminal Sorong dan Fuel Terminal Manokwari, yang menjadi penyangga distribusi ke Teluk Bintuni, memiliki ketahanan rata-rata sekitar 9 hingga 10 hari, dengan pasokan kapal yang datang setiap 4–5 hari,” jelasnya.
Menurut Awan, tantangan berikutnya adalah memastikan stok yang tersedia dapat didistribusikan secara maksimal hingga ke SPBU, agen minyak tanah, dan agen LPG sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan.
Ia juga menegaskan bahwa Pertamina siap menjalankan penugasan pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Karena itu, dukungan DPR RI dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat sosialisasi sekaligus pengawasan agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
