CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Kantor Perwakilan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Papua menaruh perhatian serius terhadap eskalasi konflik bersenjata yang terjadi di beberapa wilayah tanah Papua.
Dalam dinamika konflik beberapa tahun terakhir, Komnas HAM secara khusus menyoroti maraknya isu penggunaan alat peledak atau bom yang telah menimbulkan korban di kalangan warga sipil.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey, saat menerima pengaduan dari massa aksi aliansi Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanny Jaya (HMPLJ) dan Solidaritas Mahasiswa Papua di Abepura, Kota Jayapura, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan data dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM Papua, isu mengenai penggunaan senjata sejenis alat peledak mengalami peningkatan yang signifikan.
Fenomena ini bukan lagi sekadar rumor di media sosial, melainkan sebuah fakta lapangan yang diperkuat oleh aduan langsung dari masyarakat.
Dalam keterangannya, pimpinan Komnas HAM Papua ini mengungkap fakta memprihatinkan mengenai eskalasi konflik di tanah Papua.
Ia menyatakan bahwa isu mengenai penggunaan bom atau alat peledak telah menjadi fenomena yang marak terjadi belakangan ini.
Frits menilai aksi mimbar bebas yang digelar mahasiswa ini merupakan alarm penting sekaligus peringatan bagi negara.
Negara dituntut untuk berhati-hati dalam setiap mengambil tindakan militer atau keamanan.
Sebutnya, jika negara abai dan tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya, maka hal itu akan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara itu sendiri dari perspektif Hak Asasi Manusia.
Menyikapi laporan dan bukti-bukti lapangan yang terus mengalir, Komnas HAM Papua mengingatkan Pemerintah Pusat termasuk Presiden Republik Indonesia dan jajaran komando operasi keamanan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasi militer di tanah Papua.
"Aksi ini adalah aksi peringatan kepada negara untuk hati-hati melakukan seluruh tindakannya. Karena kalau negara tidak bertanggung jawab terhadap warga negaranya, akan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara itu sendiri dari perspektif hak asasi manusia," tegas Frits.
Komnas HAM menilai pendekatan keamanan yang represif dan penggunaan senjata pemusnah berdaya ledak tinggi di kawasan pemukiman warga hanya akan memperpanjang trauma, memicu pelanggaran HAM yang tidak manusiawi, serta mengancam disintegrasi bangsa.
Terkait pengaduan spesifik mengenai dugaan penggunaan bom granat di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, yang dibawa oleh aliansi mahasiswa, Komnas HAM Papua memastikan kasus ini menjadi prioritas penanganan.
Frits menyatakan bahwa peta konflik di Lanny Jaya merupakan hal yang sudah sangat dipahaminya secara mendalam karena telah berulang kali turun langsung membantu korban di sana. Komnas HAM berjanji akan menelaah seluruh berkas pengaduan secara objektif sesuai dengan kewenangan pengawasan undang-undang yang berlaku guna mendorong penegakan hukum dan kemanusiaan yang adil di Papua.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk konsisten mengawal penegakan HAM di Papua secara bersama-sama. (*)
Editor : Agung Trihandono