CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Aliansi Perempuan Indonesia menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto, dengan sorotan utama pada desakan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tuntutan itu disampaikan saat aksi unjuk rasa di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Aksi berlangsung dengan membawa tiga tuntutan pokok yang menyoroti kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, hingga evaluasi program nasional MBG yang dinilai bermasalah.
Orator aksi, Afifah (26), mengatakan kebijakan ekonomi saat ini dinilai semakin menekan masyarakat, terutama perempuan yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi.
“Turunnya harga BBM dan kebutuhan pokok menjadi tuntutan utama karena kenaikan harga sangat menyusahkan rakyat, terutama perempuan. Krisis ekonomi ini paling banyak dibebankan kepada rakyat,” ujar Afifah di lokasi aksi.
Dikutip dari Tribunnews.com, selain isu ekonomi, massa juga menyoroti janji pemerintah terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dinilai tidak sesuai realisasi.
Alih-alih membuka lapangan kerja baru, mereka menilai kondisi ketenagakerjaan justru ditandai meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perluasan sektor pekerjaan informal.
“Janji 19 juta lapangan kerja itu tidak terbukti. Yang terjadi justru PHK meningkat dan pekerja informal semakin banyak,” katanya.
Aliansi Perempuan Indonesia juga menyoroti praktik pemagangan yang dinilai tidak memberikan kepastian kerja, khususnya bagi perempuan muda.
Menurut mereka, sistem tersebut kerap dimanfaatkan tanpa jaminan kesejahteraan yang jelas.
