CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Kebijakan pemerintah pusat yang membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung Program Sekolah Rakyat mendapat perhatian dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Papua.
Organisasi profesi guru tersebut mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah-sekolah negeri yang hingga kini masih mengalami kekurangan guru, khususnya di Papua.
Ketua PGRI Provinsi Papua, Dr. Elia Waromi, S.Pd., M.Pd., mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung Program Sekolah Rakyat yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Namun, menurutnya pemerintah perlu melihat persoalan pendidikan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu program.
"Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa negara hanya fokus pada Sekolah Rakyat karena merupakan program prioritas nasional, sementara sekolah-sekolah negeri yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan justru belum mendapatkan perhatian yang sama dalam pemenuhan tenaga pendidik," kata Elia Waromi, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, hingga saat ini masih banyak SMA, SMK, dan SLB di berbagai wilayah Papua yang mengalami kekurangan guru.
Bahkan tidak sedikit sekolah yang masih bergantung pada tenaga honorer untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar.
Menurut Elia, kondisi tersebut menjadi ironi ketika formasi PPPK lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Rakyat, sementara kebutuhan guru di sekolah reguler masih sangat besar.
PGRI Papua menilai pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan rekrutmen PPPK tidak menimbulkan ketimpangan baru dalam sistem pendidikan nasional.
Jika guru-guru honorer berbondong-bondong mengikuti seleksi PPPK Sekolah Rakyat, maka sekolah negeri yang sudah mengalami keterbatasan tenaga pendidik berpotensi kehilangan sumber daya manusia yang selama ini menopang kegiatan belajar mengajar.
"Kami tidak menolak Sekolah Rakyat. Kami mendukung penuh karena tujuannya mulia. Namun negara juga harus menjamin bahwa kehadiran Sekolah Rakyat tidak mengurangi perhatian terhadap sekolah negeri yang selama puluhan tahun melayani mayoritas anak bangsa," ujarnya.
Elia menegaskan, persoalan pendidikan di Papua memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Faktor geografis, keterbatasan akses, hingga distribusi guru yang belum merata masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah.
Karena itu, PGRI Papua meminta agar rekrutmen PPPK tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat, tetapi juga diarahkan guna menutupi kekurangan guru pada sekolah-sekolah negeri di seluruh wilayah Papua.
Selain itu, PGRI Papua mendukung adanya kebijakan yang memberikan prioritas kepada putra-putri asli Papua dalam pengisian formasi guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat yang akan beroperasi di Papua.
"Tenaga pendidik lokal memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat sehingga dapat mendukung keberlanjutan layanan pendidikan," ujarnya.
PGRI Papua juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak ditentukan oleh banyaknya program baru yang diluncurkan pemerintah, melainkan oleh kemampuan negara dalam memastikan seluruh sekolah memperoleh layanan pendidikan yang setara, jumlah guru yang memadai, serta pembiayaan yang berkeadilan.
"Pendidikan Indonesia tidak boleh dibangun dengan pendekatan proyek. Pendidikan harus dibangun dengan pendekatan sistem. Sekolah Rakyat penting, tetapi sekolah negeri yang ada saat ini juga harus diperkuat. Jangan sampai yang baru dibangun mendapat perhatian penuh, sementara yang sudah lama berdiri justru tertinggal," tegasnya.
PGRI Papua berharap pemerintah pusat segera menyusun kebijakan rekrutmen PPPK yang lebih seimbang, berbasis kebutuhan riil daerah, dan mampu menjawab persoalan kekurangan guru secara nasional.
"Membangun Sekolah Rakyat adalah investasi masa depan. Namun memperkuat sekolah negeri yang sudah ada merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang tidak boleh diabaikan," pungkas Elia Waromi. (*)
Editor : Agung Trihandono