CEPOSONLINE COM,JAYAPURA - Aliansi massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanny Jaya (HMPLJ) bersama Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, pada Senin (15/6/2026).
Aksi yang dikoordinir oleh Korlap Umum, Bendera Tabuni, ini merupakan bentuk protes keras dan kecaman terhadap dinamika situasi keamanan, serta dugaan eskalasi operasi militer yang terjadi di wilayah Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam spanduk utama yang dibentangkan di garda depan massa, pengunjuk rasa menyampaikan pernyataan sikap bersama. Mereka mengutuk keras apa yang mereka sebut sebagai operasi militer dan penggunaan bom granat di Distrik Melagi, Kampung Wanabung, Kabupaten Lanny Jaya.
Massa memprotes jatuhnya korban jiwa dari warga sipil setempat. Secara spesifik, dalam spanduk dan selebaran yang dibawa, mereka menyebutkan nama korban di antaranya, Bapak Yoban Kiwone Wenda dan Pendeta Weya.
Massa aksi menuntut agar pihak TNI dan Polri segera bertanggung jawab secara hukum atas dampak operasi tersebut. Mereka juga mendesak Pemerintah Daerah, MRP, DPRD, serta Komnas HAM Papua untuk segera membentuk Tim Investigasi Independen guna turun langsung melakukan observasi dan penyelidikan menyeluruh di lokasi kejadian.
Selain spanduk utama, massa yang berbaris rapi di jalanan juga membawa puluhan pamflet bertuliskan tangan pada karton yang memuat poin-poin tuntutan tegas, antara lain: Lawan Militerisme, Tarik Pos-Pos Militer di Seluruh Tanah Papua.
"Kami membutuhkan ketentraman. Kami mohon kepada pemerintah untuk segera tarik semua Pos-pos militer di Sseluruh Tanah Papua," ujat Tabuni saat berorasi.
Selain itu, masa aksi juga kembali menyuarakan hak menentukan nasib sendiri.
Dalam orasinya, Tabuni meminta pemerintah agar Papua dapat menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Adapun aksi mimbar bebas ini berlangsung secara terbuka di area publik. Berdasarkan pantauan lokasi, orator aksi tampak bergantian menyampaikan aspirasi menggunakan pengeras suara (megaphone) di balik garis pembatas tali yang dipasang massa secara tertib.
Massa menegaskan bahwa jika situasi konflik dan trauma akibat operasi militer ini terus dibiarkan tanpa penanganan kemanusiaan yang adil, maka eksistensi kehidupan masyarakat adat di Distrik Melagi akan semakin terancam di masa depan. (*)
Editor : Agung Trihandono