CEPOSOONLINE.COM, NABIRE - Anggota DPR Papua Tengah, Nancy Natalia Raweyai, menyebut film dokumenter Pesta Babi sebagai wake up call atau pengingat penting bagi semua pihak untuk menjaga hutan Papua dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri nonton bareng (nobar) film tersebut yang diselenggarakan mahasiswa asal Puncak di Asrama Puncak Nabire, Rabu (13/5/2026).
Nancy mengapresiasi pelaksanaan kegiatan nobar yang dinilai berlangsung tertib, aman dan memberikan ruang edukasi bagi generasi muda Papua untuk memahami persoalan sosial, politik, serta hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.
“Saya patut apresiasi adik-adik mahasiswa dan panitia karena kegiatan ini berjalan sangat baik dan kondusif. Melalui nobar ini ada pemahaman dan wawasan bahwa Papua bukan tanah kosong dan kita harus menghormati hak masyarakat adat yang ada,” ujar Nancy.
Menurutnya, persoalan Papua tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik negara. Karena itu, ia mengajak generasi muda Papua agar tidak apatis terhadap politik, melainkan ikut memahami dan terlibat dalam proses kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat Papua.
“Generasi muda Papua jangan anti politik. Semua ini adalah kebijakan politik. Papua adalah produk politik. Bagaimana ke depan kita memitigasi melalui kebijakan agar ketika ada pembukaan lahan, negara tidak bisa begitu saja membuka wilayah tanpa menghormati masyarakat adat,” katanya.
Nancy menegaskan masyarakat adat di Papua, khususnya wilayah pegunungan dan Papua Selatan, telah hidup dan bergantung pada hutan jauh sebelum negara hadir. Karena itu, menurutnya, setiap program pembangunan maupun Proyek Strategis Nasional (PSN) harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik wilayah adat.
“Masyarakat kami di pegunungan dan Papua Selatan itu hidup di hutan jauh sebelum negara ini ada. Jadi ketika ada proyek yang memang bagus dan bermanfaat, masyarakat harus jadi pihak pertama yang diajak bicara karena itu masuk ke wilayah kehidupan mereka,” tegas Raweyai.
Terkait film dokumenter Pesta Babi, Nancy menilai film tersebut memang belum dapat menggambarkan seluruh persoalan Papua yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun, film itu dinilai menjadi salah satu gambaran nyata tentang dampak konflik sosial dan pembangunan terhadap masyarakat adat.
“Kalau kita bicara masalah Papua, itu sudah 60 tahun. Mungkin satu dokumenter tidak bisa mencakup semuanya. Tapi ini salah satu dari sekian banyak persoalan sosial di Papua dan yang paling terdampak adalah masyarakat adat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga hutan Papua yang disebut sebagai hutan terbesar ketiga di dunia. Menurutnya, film tersebut menjadi pengingat agar kerusakan lingkungan yang pernah terjadi di berbagai daerah tidak kembali terulang di Papua.
“Saya melihat film ini justru menjadi wake up call untuk membangunkan kita semua, jangan sampai hutan yang tersisa dan terbesar ketiga di dunia di Papua ini ikut hancur,” kata Nancy.
Nancy juga mengajak generasi muda Papua untuk menjadi jembatan bagi masyarakat adat dalam memahami pendidikan, kebijakan, hingga persoalan korporasi agar keberpihakan terhadap masyarakat adat dapat terus diperjuangkan.
“Generasi muda Papua yang hebat-hebat ini harus bisa menjembatani keterbatasan masyarakat adat, baik dari sisi pendidikan maupun pemahaman kebijakan, sehingga bisa menjadi solusi dan jalan keluar untuk keberpihakan terhadap masyarakat adat,” tutup Raweyai. (*)
Editor : Lucky Ireeuw