CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Vernando Wanggai, menangkap adanya "nuansa kebatinan" yang mendalam di kalangan birokrat daerah di Papua.
Para pejabat di lapangan disebutnya kerap terjepit di antara tuntutan administratif yang kaku dari pusat dan realitas sosial-ekonomi yang kompleks di akar rumput.
Pernyataan tersebut disampaikan Velix saat memberikan arahan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Selasa (12/5/2026).
Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah dari berbagai kabupaten/kota untuk menumpahkan aspirasi terkait kendala pelaksanaan pembangunan.
"Ini adalah aspirasi yang betul-betul dirasakan di lapangan, baik di gunung, pantai, hingga rawa-rawa. Ada pergumulan panjang antara keputusan politik di Jakarta dengan apa yang dihadapi para birokrat kita di daerah," ujar Velix.
Velix menekankan bahwa sistem informasi dan nomenklatur yang beragam dari berbagai kementerian seringkali menjadi beban administratif yang berat.
Di satu sisi, aturan tersebut bertujuan untuk menjaga akuntabilitas (prudent) dan kualitas belanja APBD. Namun di sisi lain, aturan tersebut kerap mengabaikan kearifan lokal, tingkat kemahalan, hingga dinamika sosial seperti permintaan bantuan langsung dari masyarakat asli Papua yang sulit dihindari oleh pejabat daerah.
"Kami merasakan saat menjadi penjabat Gubernur, pusing juga memilih antara pilihan teknokratik birokrasi atau situasi sosial yang ada. Komite akan menjadi jembatan, mencari titik tengah atau take and give antara pusat dan Papua," katanya.
Menandai lima tahun berlakunya UU Otsus No. 2 Tahun 2021 pada Juli mendatang, Velix menegaskan bahwa ini adalah momentum krusial untuk melakukan evaluasi total sesuai amanat Pasal 78.
Evaluasi ini tidak hanya menyasar Undang-Undang, tetapi juga aturan turunannya seperti PP 106 dan PP 107, serta Perpres 107 Tahun 2025 tentang Rencana Tinggi Percepatan Pembangunan Papua (RAPP).
