Natalius Pigai: Jika Tak Sepakat Isi Film, Klarifikasi atau Buat Film Tandingan

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan pemutaran maupun nonton bareng (nobar) film tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai menyusul polemik pelarangan nobar film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah dan lingkungan kampus di Indonesia.

Menurut Pigai, pelarangan sebuah film hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

“Film itu hanya boleh dilarang menurut keputusan pengadilan dan menurut undang-undang,”ungkap Natalius Pigai seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, kelompok maupun individu yang tidak memiliki kewenangan hukum tidak diperbolehkan melakukan tindakan pelarangan terhadap pemutaran film.