CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Anggota DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Aramianus Omaleng meminta negara dan PT Freeport Indonesia segera mencari solusi konkret bagi masyarakat adat menyusul longsor yang terjadi di wilayah Wa Banti pada 25–26 April 2026.
Menurut Aramianus, bencana longsor yang terjadi di Kampung Wa Banti dan sejumlah wilayah sekitarnya bukan sekadar bencana biasa, melainkan persoalan serius yang harus menjadi perhatian nasional karena menyangkut keselamatan dan masa depan masyarakat adat di wilayah lingkar tambang.
“Ini sebenarnya harus menjadi isu nasional, karena ini tidak main-main. Yang terjadi di Kampung Wa Banti sangat menyedihkan dan harus dipandang serius oleh negara maupun Freeport,” ujar Aramianus kepada media saat memberikan keterangan kepada pers di Kantor DPR Papua Tengah, Jumat, (8/5/2026).
Ia menilai keberadaan PT Freeport Indonesia selama puluhan tahun belum sepenuhnya memberikan perubahan berarti terhadap kehidupan masyarakat asli di wilayah Banti dan sekitarnya.
“Saya lahir dan besar di situ. Saya melihat sendiri sampai hari ini kampung-kampung di sana tidak banyak berubah. Masyarakat masih hidup dalam keterbatasan,” katanya.
Omaleng menduga longsor yang terjadi berkaitan dengan material stockpile atau timbunan sisa pengolahan tambang yang selama ini dibuang di area tertentu. Karena itu, ia meminta adanya audit independen untuk mengkaji kembali sistem pembuangan material tambang tersebut.
“Ini bukan longsor biasa. Jalan tertutup total, jembatan rusak, rumah-rumah hanyut, bahkan rumah sakit hampir terdampak. Saya menduga material stockpile ikut turun akibat hujan deras,” tegasnya.
Ia mengatakan persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga langsung mengancam kehidupan masyarakat adat yang selama ini tinggal berdampingan dengan aliran tailing.
“Masyarakat nanti tinggal di mana? Berobat di mana? Anak-anak sekolah di mana? Ini krisis yang harus benar-benar diperhatikan,” ujar Omaleng.
Selain menyoroti dampak longsor, Aramianus juga meminta agar Memorandum of Understanding (MOU) tahun 2000 antara masyarakat adat dan Freeport ditinjau kembali. Ia menilai pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak pernah berjalan transparan kepada masyarakat adat.
“MOU tahun 2000 harus direvisi kembali. Masyarakat harus tahu apa manfaat yang mereka dapatkan dan bagaimana realisasinya selama ini,” katanya.
Ia meminta Freeport, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat membuka ruang dialog bersama masyarakat adat yang tinggal di wilayah Banti, Opitawak, Kimbeli, Tagabera hingga Banti Satu untuk membahas masa depan mereka.
“Jangan hanya bicara dengan elit di kota. Duduklah dengan masyarakat yang benar-benar tinggal dan merasakan dampak langsung di wilayah operasi tambang,” ucapnya.
Aramianus juga menyoroti kondisi infrastruktur di kampung-kampung sekitar tambang yang menurutnya masih sangat memprihatinkan. Ia menyebut masyarakat hingga kini masih harus memikul bahan makanan dengan berjalan kaki naik turun gunung, meski tinggal di dekat salah satu tambang terbesar di dunia.
“Ini memalukan. Masyarakat masih pikul beras jalan kaki naik gunung, padahal hanya beberapa kilometer dari tambang raksasa dunia,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya berbicara bukan hanya sebagai anggota DPR Papua Tengah, tetapi juga sebagai anak asli Amungme yang lahir dan besar di wilayah Wa Banti.
“Saya bicara bukan hanya sebagai anggota DPR Papua Tengah, tetapi juga sebagai anak asli Amungme yang lahir dan besar di sana. Jangan berpikir masyarakat Amungme hidup sejahtera karena ada Freeport. Kami sedang menderita,” tutup dia. (*)
Editor : Lucky Ireeuw