CEPOSONLINE. COM — NABIRE — Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, mengatakan peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) sangat strategis, terutama dalam memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Peran BP3OKP sangat dibutuhkan, khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan dana Otsus di Papua Tengah,” ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama BP3OKP pada Jumat, (10/4/2026)
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut, MRP Papua Tengah mendorong agar seluruh badan khusus di daerah, seperti MRP, DPR Papua Tengah, serta unsur kursi pengangkatan di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat bersinergi bersama BP3OKP.
Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk membahas berbagai persoalan krusial yang terjadi di Papua Tengah, mulai dari masalah keamanan, konflik bersenjata, konflik sosial, hingga maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah.
“Kita harus duduk bersama, membahas semua persoalan ini, lalu menghasilkan rekomendasi yang bisa disampaikan ke pemerintah pusat melalui BP3OKP,” kata Wandagau.
Yulius menambahkan, secara struktural BP3OKP berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Wakil Presiden, sehingga memiliki posisi penting dalam menyalurkan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
“BP3OKP harus mampu menyampaikan aspirasi dari MRP, DPRK, serta pemerintah daerah kepada Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya dia.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap percepatan pembangunan di Papua Tengah, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.
“Kami harap BP3OKP dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengawasi pembangunan,” katanya.
“Publik harus tahu tugas dan fungsi BP3OKP, sehingga ada dukungan dalam pelaksanaan program,” ujarnya.
Yulius menyoroti konflik bersenjata di sejumlah wilayah.
Ia menyebut, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, terdapat empat daerah yang tergolong rawan konflik, yakni Kabupaten Dogiyai, Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya.
“Konflik bersenjata ini telah menimbulkan banyak korban, baik dari masyarakat sipil, aparat TNI-Polri, maupun kelompok TPNPB-OPM,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung insiden yang terjadi di Dogiyai pada akhir Maret lalu yang mengakibatkan korban jiwa dari aparat serta warga sipil.
“Peristiwa 31 Maret dan berlanjut hingga awal April itu menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Yulius menegaskan, seluruh elemen, termasuk lembaga-lembaga Otsus, harus terlibat aktif dalam membantu penanganan konflik serta mendukung proses investigasi. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser