BKPSDM Papua Tengah Pacu Perbaikan Data ASN dan Layanan Administrasi
CEPOSONLINE.COM, NABIRE—Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah terus mendorong pembenahan data Aparatur Sipil Negara (ASN) serta peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepegawaian yang digelar di Nabire, Senin (13/4/2026).
Kegiatan bertajuk Peremajaan Data serta Usulan Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian ASN Tingkat Provinsi Papua Tengah ini berlangsung di Aula BKPSDM dan dibuka langsung oleh Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa.
60 peserta ambil bagian dari 32 OPD) .
Denci menekankan pentingnya pembenahan data kepegawaian sebagai fondasi peningkatan pelayanan ASN di Papua Tengah.
“Kita sama-sama memperbaiki data kepegawaian. Kalau di tingkat provinsi sudah tertata baik, maka di delapan kabupaten juga akan lebih mudah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, jumlah ASN di Provinsi Papua Tengah saat ini mencapai sekitar 2.300 orang. Namun, berdasarkan data Februari 2026, sekitar 25 persen ASN masih berstatus kepegawaian dari daerah asal (kabupaten), sehingga berdampak pada sejumlah layanan administrasi, seperti kenaikan pangkat dan proses pemberhentian.
Meski demikian, BKPSDM Papua Tengah mencatat sejumlah capaian positif. Per 27 Februari 2025, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berada di peringkat kedua dengan disparitas data terkecil di wilayah kerja Kantor Regional IX BKN Jayapura.
Selain itu, Papua Tengah juga menempati peringkat pertama dalam pelaporan penginputan aplikasi E-Kinerja tahun 2025 di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi ASN, Natalion Patoding menjelaska kegiatan ini menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kepegawaian, khususnya terkait peremajaan data, usulan kenaikan pangkat, dan pemberhentian ASN.
Ia berharap, melalui kegiatan ini implementasi kebijakan Satu Data ASN di Papua Tengah dapat dipercepat, sehingga tercipta tata kelola administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. (*)
