CEPOSONLINE.COM — NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan setelah realisasi penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun 2026 baru mencapai sekitar 20 persen.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Apel Gabungan ASN dan Non ASN yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Rabu (17/6/2026).
Dalam sambutan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Herman Kayame, Wagub Papua Tengah menyoroti rendahnya penyerapan anggaran serta pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah.
Sebelum menyampaikan evaluasi, Deinas terlebih dahulu mengapresiasi seluruh OPD yang telah menyelesaikan usulan program prioritas tahun 2027 dan laporan inovasi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyelesaikan usulan program prioritas tahun 2027. Terima kasih juga atas penyelesaian laporan inovasi Gubernur dan Wakil Gubernur. Usulan program prioritas dan laporan inovasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung arah pembangunan daerah yang lebih terukur, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Deinas dalam sambutannya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian penyerapan anggaran saat ini masih jauh dari harapan dan harus menjadi perhatian serius seluruh pimpinan perangkat daerah.
“Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini baru mencapai sekitar 20 persen. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pimpinan perangkat daerah,” tegasnya.
Menurutnya, setiap OPD perlu segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Berbagai hambatan, baik administrasi, teknis maupun koordinasi, harus segera diidentifikasi dan diselesaikan.
“Percepatan penyerapan anggaran harus dilakukan secara tertib, sesuai ketentuan, dan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan kegiatan. Kita tidak boleh membiarkan pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Realisasi anggaran harus berjalan sejalan dengan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Selain percepatan program, Deinas juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait Uang Persediaan (UP). Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan UP telah dipertanggungjawabkan dan dilakukan Ganti Uang (GU) minimal empat kali.
“Minimal uang persediaan sudah harus dipertanggungjawabkan dan di-GU-kan sebanyak empat kali. Hal ini penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan, mempercepat proses administrasi keuangan, serta menunjukkan tertib pengelolaan anggaran di setiap OPD,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepala perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan seluruh jajaran terkait untuk memperkuat koordinasi agar pelaksanaan kegiatan tidak terhambat oleh persoalan administrasi maupun lemahnya pengawasan internal.
“Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw