CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Tengah dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Bidang Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, pada kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan KKMD di Hotel Mahavira Ii Nabire, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, Victor Fun mengatakan wilayah pesisir Papua Tengah memiliki potensi besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Salah satu kekuatan utama wilayah pesisir Papua Tengah adalah keberadaan ekosistem mangrove yang hingga kini masih menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
“Mangrove memiliki fungsi yang sangat penting, bukan hanya untuk menjaga kawasan pantai dari abrasi dan gelombang laut, tetapi juga sebagai tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, mangrove juga berperan menjaga kualitas lingkungan serta membantu mengurangi dampak perubahan iklim karena kemampuannya menyerap karbon dalam jumlah besar.
Meski demikian, pemerintah mengakui tekanan terhadap kawasan mangrove terus meningkat akibat pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata dengan baik, serta kurangnya pengawasan di sejumlah wilayah.
“Jika kondisi ini tidak segera ditangani secara bersama-sama, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut dan lingkungan sekitar,” kata Victor Fun.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai perlindungan dan pengelolaan mangrove harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan, hingga masyarakat pesisir.
Melalui pembentukan KKMD, pemerintah berharap tercipta kolaborasi lintas sektor dalam penyelamatan ekosistem mangrove di Papua Tengah.
“Hari ini merupakan momentum dengan dibentuknya Kelompok Kerja Mangrove Daerah. Wadah ini dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong tiga langkah utama dalam pengelolaan mangrove, yakni penyusunan kebijakan terpadu, percepatan rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Victor Fun menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menjalankan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.
“Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)
Editor : Elfira Halifa