CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Tepat hari ini, 21 Mei 28 tahun lalu Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental. Yakni kejatuhan Soeharto.
Masyarakat mengenang momen lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang kemudian membuka jalan menuju era Reformasi hingga yang kita rasakan sampai saat ini.
Bagi bangsa Indonesia, tanggal ini merupakan titik balik menuju kebebasan berdemokrasi. Tepat pada 21 Mei 1998 silam, rezim Orde Baru resmi runtuh sepenuhnya. Pada tahun 2026 ini, kita secara resmi memperingati 28 tahun bergulirnya era Reformasi.
Generasi muda masa kini wajib memahami akar sejarah kebebasan yang sedang mereka nikmati. Demokrasi digital yang bebas kalian rasakan tidak lahir begitu saja secara kebetulan. Ada harga mahal berupa perjuangan dan air mata yang dibayar lunas pada masa lalu.
Sejarah kelam mencatat 21 Mei 1998 sebagai hari pengunduran diri Presiden Soeharto. Peristiwa dramatis ini menandai berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru di bumi Indonesia. Mahasiswa dan elemen rakyat bersatu menduduki gedung parlemen demi menuntut perubahan sistem.
Gerakan masif di jalanan ini dipicu oleh krisis moneter parah sejak pertengahan 1997. Harga kebutuhan pokok meroket tajam tak terkendali di seluruh pasaran tradisional. Kondisi ekonomi yang hancur memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah.
Tuntutan utama mahasiswa saat itu adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa menjadi pemicu utama ledakan kemarahan publik. Desakan publik yang begitu kuat akhirnya membuat presiden menyerahkan mandat kekuasaannya.
Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 merupakan puncak dari Gerakan Reformasi. Peristiwa ini menjadi loncatan besar bagi lahirnya kebebasan pers, pembatasan masa jabatan presiden, dan pelaksanaan pemilu yang demokratis di Indonesia.
Pada pukul 09.00 WIB di Istana Merdeka, Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya. Pidato singkat tersebut langsung disambut pekik takbir dan tangis haru ribuan mahasiswa di Gedung DPR/MPR. Posisi presiden kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie.
Peralihan kekuasaan ini berlangsung dalam tensi politik yang sangat tinggi dan mencekam. Sehari sebelumnya, rencana pembentukan Komite Reformasi menemui jalan buntu karena penolakan berbagai tokoh nasional. Blokade militer juga terlihat ketat di berbagai sudut strategis kota Jakarta.
