CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong agar pembangunan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah otonom baru (DOB), termasuk Papua Selatan, dapat didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu disampaikan Ribka Haluk saat rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (15/7/2026).
Menurut Ribka, usulan tersebut merupakan respons atas kendala yang disampaikan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo terkait keterbatasan anggaran daerah untuk melanjutkan pembangunan kawasan pusat pemerintahan.
"Kami sedang mendorong agar pembangunan perkantoran SKPD juga bisa didukung oleh APBN. Saat ini masih dalam tahap negosiasi dan kami terus berupaya bersama Komisi II DPR RI," ujar Ribka.
Ia berharap upaya tersebut mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto sehingga tersedia tambahan anggaran APBN untuk pembangunan perkantoran SKPD di seluruh DOB di Tanah Papua.
Ribka juga mengungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan surat kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari upaya mempercepat dukungan pendanaan pembangunan kantor SKPD.
Menurutnya, empat provinsi DOB di Papua saat ini menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Namun, Kemendagri masih terus mengawal dan memperjuangkan dukungan anggaran bersama Komisi II DPR RI.
Ia menilai kemampuan fiskal sejumlah DOB, termasuk Papua Selatan, masih terbatas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
"Saat ini ada daerah yang memiliki kemampuan fiskal kuat, tetapi ada juga yang masih lemah, termasuk Papua Selatan. Karena itu, dukungan APBN sangat dibutuhkan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menjelaskan pembangunan sejumlah kantor SKPD belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran, terutama setelah adanya efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU).
Menurut Apolo, Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga tidak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan kantor SKPD. Kondisi serupa turut memengaruhi pembangunan jalan di kawasan pusat pemerintahan.
"Kami memohon agar efisiensi anggaran, khususnya DAU bagi daerah otonom baru, dapat dipertimbangkan sehingga pembangunan kawasan pusat pemerintahan tetap berjalan," ujar Apolo.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan fleksibilitas penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Otsus untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP), termasuk pembangunan kantor SKPD.
Selain itu, Apolo meminta dukungan Kemendagri dalam percepatan penataan kawasan KPP Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. (*)
Editor : Elfira Halifa