CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar mengoptimalkan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan menghindari terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa), karena dapat berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ribka Haluk saat memimpin rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, jajaran Pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Papua Selatan, Merauke, Rabu (15/7/2026).
"Tolong perhatikan waktu penggunaan anggaran. Jangan sampai ada Silpa dana Otonomi Khusus," tegas Ribka.
Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan dukungan penuh melalui alokasi dana Otsus kepada Papua Selatan.
Karena itu, seluruh perangkat daerah yang mengelola dana tersebut harus memastikan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat waktu.
Ribka menjelaskan, apabila terjadi Silpa dana Otsus yang kemudian berdampak pada pengurangan alokasi anggaran, maka ruang fiskal pemerintah daerah akan semakin terbatas.
"Kalau ada Silpa dana Otsus dan kemudian mendapat potongan, tentu akan menyulitkan Gubernur dalam membantu masyarakat," ujarnya.
Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu dana Otsus agar lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga anggaran dapat terserap secara maksimal.
Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyampaikan komitmennya untuk kembali berkunjung ke Papua Selatan guna memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada birokrasi, tetapi juga membutuhkan peran dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian daerah.
"Pemerintahan adalah mesin birokrasi, tetapi mesin swasta juga harus hidup. Kalau birokrasi mengalami kendala dan fiskal melemah, maka sektor swasta harus bisa ikut menggerakkan ekonomi," katanya.
Ribka menambahkan, pemerintah daerah perlu bersama-sama mengidentifikasi potensi yang dimiliki Papua Selatan agar dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
"Kami akan datang kembali untuk bertemu dengan para pejabat dan ASN agar kita bersama-sama membahas langkah-langkah penguatan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi potensi daerah," pungkasnya. (*)
Editor : Elfira Halifa