CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Tokoh Pemuda asal Nduga di Mimika, Papua Tengah, Pale Gwijangge, menyampaikan keprihatinannya terkait operasi militer yang terjadi di Distrik Gearek dan Distrik Pasir Putih, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sejak 10 Desember 2025.
Operasi tersebut dilaporkan bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dan terjadi menjelang perayaan Natal, sehingga memicu kekhawatiran akan keselamatan warga sipil.
Gelombang pengungsian pun dilaporkan terjadi pasca peristiwa tersebut.
Berdasarkan informasi sementara, sebagian warga dari Kali Merah telah mengungsi ke Pasir Putih dan bergerak menuju ke Kampung Tomor, Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
Sementara, sejumlah kampung lainnya belum terpantau.
Kemudian, warga pengungsi dari Distrik Gearek dan Pasir Putih tiba di Kampung Tomor, Kabupaten Asmat, Papua Selatan.
Mereka dikabarkan akan melanjutkan perjalanan lagi ke Distrik Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Pale menilai operasi militer yang kerap berlangsung pada bulan Desember meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.
“Hampir setiap waktu operasi militer, masyarakat kita melaksanakan Natal di hutan dalam keadaan mengungsi, dalam keadaan ketakutan, trauma yang berkepanjangan,” kata Pale kepada Cenderawasih Pos, Minggu, 14 Desember 2025 malam.
Pale mempertanyakan waktu dan metode operasi yang menurutnya tidak mengutamakan kondisi sosial dan keagamaan yang dianut masyarakat setempat.
“Ada banyak waktu yang negara bisa gunakan untuk operasi militer.”
“Kenapa harus bulan Desember? Ini sangat disayangkan,” ungkap Pale.
Pun begitu, Pale mengakui tugas negara menjaga kedaulatan.
Namun, pendekatan yang digunakan dinilainya justru berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat dan berdampak pada perekonomian, pendidikan dan lain-lain.
“Operasi militer itu akan meninggalkan banyak dampak terhadap masyarakat sipil; pendidikan hancur, ekonomi hancur, gereja ditutup,” tuturnya.
Menurut Pale, gelombang pengungsian yang berkepanjangan berpotensi melahirkan kemiskinan permanen di wilayah tersebut.
Pale juga menyoroti peningkatan intensitas operasi setelah pergantian pemerintahan dan meminta negara mencari pola kehadiran aparat yang tidak menimbulkan ketakutan.
Pale juga berharap, kehadiran aparat keamanan di wilayah itu seharusnya dapat menciptakan rasa aman serta hidup berdampingan dengan masyarakat.
Terkait kondisi terkini, Pale meminta Pemerintah Kabupaten Nduga bersama DPRK dan aparat setempat segera turun tangan mendata, mengevakuasi, dan memfasilitasi warga yang mengungsi.
“Ini bulan Desember tetapi keadaan seperti ini dan kita tidak bisa tunggu orang itu mati baru menolong--tapi harus segera menolong supaya orang itu tidak mati,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Distrik Gearek, Pasir Putih, dan Distrik Wosak di Kabupaten Nduga dilaporkan menjadi lokasi operasi keamanan aparat TNI-Polri terhadap kelompok bersenjata.
Operasi tersebut mencakup pergerakan pasukan dan penggunaan helikopter, yang menurut para wakil rakyat setempat berujung perpindahan warga dari kampung-kampung mereka ke hutan dan wilayah lain yang lebih aman.
Hingga pertengahan Desember 2025, belum ada data resmi yang terkonfirmasi mengenai jumlah pengungsi, lokasi pasti pengungsian, serta kondisi keselamatan warga sipil.
Untuk itu, Pale pun mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan HAM, penerapan hukum humaniter, serta transparansi informasi agar warga sipil tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak dalam situasi konflik bersenjata.
*Tanggapan DPRK Nduga Tentang Operasi Militer; Minta Tarik Pasukan*
Anggota Komisi C DPRK Nduga, Matius Kerebea, menyebut pada 10 Desember 2025 terjadi penyerangan lewat udara menggunakan enam helikopter.
Dijelaskan bahwa keesokan harinya, operasi kembali dilanjutkan dengan tiga helikopter yang beroperasi di Distrik Gearek.
“Menyangkut beberapa hari yang lalu tanggal 10 Desember, pada saat hari HAM Sedunia, TNI-Polri melakukan penyerangan lewat udara menggunakan 6 helikopter, itu di hari pertama. Dan hari kedua, 3 helikopter yang beroperasi di Distrik Gearek,” ujar Matius dalam pernyataan rekaman suaranya kepada awak media, Minggu malam.
Ia menyatakan kekecewaan dan penyesalan atas operasi tersebut, serta meminta pemerintah pusat—khususnya bagian HAM—melakukan pengawalan agar tidak ada warga sipil yang menjadi korban.
“Oleh sebab itu alangkah baiknya pemerintah pusat bagian HAM, kami sangat memerlukan untuk dilakukan pengawalan untuk menjaga Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil. Kami minta warga sipil jangan ada yang korban,” tegasnya.
Matius juga menekankan bahwa jika terjadi kontak bersenjata, seharusnya terbatas antara aparat dan kelompok bersenjata.
“Kalau antara TNI-Polri dengan orang-orang bersangkutan (TPNPB-OPM) atau kombatan dengan kombatan boleh dilakukan, itu urusan negara.”
“Namun dalam hal ini, kami minta jangan ada satu orang pun warga kami, masyarakat kami yang jadi korban karena bulan ini adalah bulan yang penuh bahagia buat orang Kristen," kata Matius.
Selain perlindungan warga, ia menyoroti belum adanya informasi resmi mengenai lokasi pengungsian masyarakat Gearek.
“Selama ini, sudah sampai lima hari, kami belum mendapatkan informasi terkait tempat di mana masyarakat Gearek mengungsi," tutur Matius.
"Belum ada satu pun yang tiba di Kenyam. Belum ada yang berikan informasi kepada kami soal tempat dimana mereka mengungsi,” sambungnya.
Matius bahkan meminta agar pasukan nonorganik ditarik, dengan alasan di wilayah tersebut telah ada aparat organik.
“Kalau bisa, kami sebagai Anggota DPR Kabupaten Nduga dari Partai PDIP minta dengan hormat agar pasukan nonorganik yang ada di Distrik Gearek tolong ditarik kembali ke Jakarta Pusat karena daerah di sana itu ada TNI-Polri yang sudah ditugaskan oleh negara melalui Kapolres Nduga dengan Dandim Nduga," tukasnya.
Senada, Anggota DPRK Nduga sekaligus Ketua Fraksi Gabungan NIS, Ans Serera, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan penerapan hukum humaniter dalam setiap operasi.
Ans secara khusus mendesak semua pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk menjamin keselamatan warga.
“Ketika melakukan perlawanan, kami minta kepada TNI-Polri dan TPNPB sekali lagi kami mau harus ada perlindungan warga sipil. Tidak terjadi pertumpahan darah warga sipil,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga 14 Desember 2025, DPRK belum menerima data pasti mengenai keberadaan dan keselamatan warga Gearek.
Sementara itu, berkaitan dengan hal ini, Cenderawasih Pos telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak TNI.
Namun, hingga berita ini dikirim, belum ada keterangan resmi yang disampaikan. (*)
Editor : Gratianus Silas