Penanganan Konflik Dinilai Tak Persuasif, DPR Papua Tengah Minta Kapolres Dogiyai Dievaluasi dan Hentikan Penambahan Pasukan
CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) Daerah Pemilihan (Dapil) Dogiyai, Elias Anouw, menyoroti penanganan konflik di Kabupaten Dogiyai yang dinilai tidak persuasif dan berujung pada jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul insiden penganiayaan dan pembacokan terhadap anggota Polres Dogiyai, Juventus Edowai, yang kemudian memicu konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Elias meminta Kapolres Dogiyai, Kompol Yocbeth Mince Mayor, segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menangkap pelaku agar kasus ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami meminta Kapolres Dogiyai segera melakukan olah TKP dan menangkap pelaku penganiayaan dan pembacokan terhadap anggota Polres Dogiyai, Juventus Edowai, agar penanganan dilakukan sesuai prosedur dan tidak meluas hingga menimbulkan korban masyarakat sipil,” ujar Anouw kepada media ini via seluler, Rabu, (1/4/2026).
Ia menegaskan, penanganan konflik harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan kekerasan, agar situasi tidak semakin memburuk.
Menurut Elias, dari sejumlah kejadian sebelumnya, penanganan oleh aparat dinilai tidak dilakukan secara persuasif, bahkan masyarakat sipil dihadapkan dengan penggunaan senjata yang berujung pada korban jiwa.
“Penanganan konflik yang tidak persuasif ini sudah beberapa kali terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dari masyarakat sipil. Dalam konflik yang berlangsung saat ini saja, sudah ada empat warga yang meninggal dunia,” katanya.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak Kapolda Papua Tengah untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolres Dogiyai beserta jajarannya.
“Kami meminta Kapolda Papua Tengah segera mengevaluasi Kapolres Dogiyai dan jajarannya, bahkan jika perlu dilakukan penarikan,” tegasnya.
Selain itu, Elias juga meminta agar tidak dilakukan penambahan personel keamanan dari luar Kabupaten Dogiyai karena berpotensi menimbulkan trauma bagi Orang Asli Papua.
