Oleh : Benhur Tommy Mano *
Setiap hari, melalui layar ponsel, kita disuguhi berita pemangkasan yang terjadi di berbagai lini. efisiensi menjadi kata kunci dalam setiap kebijakan, pemerintah dituntut untuk cermat mengelola anggaran, waktu, dan sumber daya. Namun, efisiensi tidak boleh dimaknai sempit sebagai sekadar penghematan, melainkan harus tetap berpijak pada keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.
Saat kampanye pemilu rakyat selalu disuguhi kalimat-kalimat surga: APBD Pro rakyat, membangun dari panggiran,Pemerintah adalah pelayan rakyat hingga Suara rakyat suara partai dan seterusnya namun kini fakta itu berbalik arah,rakyat dituntut terus berpuasa walau ramadhan telah usai.
Kebijakan efisiensi yang tidak tepat sasaran berpotensi melahirkan dampak sosial yang serius. Pemutusan hubungan kerja terhadap staf-staf pemerintah khususnya pada level paling bawah, bukan hanya persoalan administrasi melainkan realitas yang menambah angka pengangguran dan memperberat beban kehidupan masyarakat.
Di saat rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, negara seharusnya hadir sebagai pelindung dan penguat, bukan justru menambah beban baru. Pemerintah hadir untuk menciptakan lapangan kerja, membuka peluang, dan memastikan setiap warga memiliki harapan untuk hidup layak.
Efisiensi yang kehilangan nilai kemanusiaan hanya akan melahirkan kebijakan yang kering dan menjauh dari rasa keadilan. Sebaliknya, efisiensi yang berlandaskan kemanusiaan akan melahirkan kebijakan yang bijak, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat.
Karena itu, perlu diingat:
jangan sampai atas nama efisiensi, justru menciptakan penderitaan yang panjang.
Efisiensi sejati bukan tentang memangkas tanpa arah, melainkan tentang menata dengan hati
agar setiap kebijakan tetap menjaga martabat manusia dan masa depan bangsa. (*)
* * Penulis adalah Tokoh Intelektual Papua, Mantan Walikota Jayapura dua periode
