CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara (suspend) operasional 11 dari 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
11 SPPG yang ditutup, 3 beralamat di Distrik Mimika Baru, 4 beralamat di Distrik Wania, 3 di Distrik Kuala Kencana, dan 1 SPPG di Distrik Mimika Timur.
Keputusan drastis ini diambil menyusul adanya laporan pencemaran lingkungan dan kendala administratif pada yayasan pengelola.
Kebijakan ini menyasar pada 61 persen infrastruktur penyedia makan bergizi di wilayah tersebut, yang tersebar di Distrik Mimika Baru, Wania, Kuala Kencana, dan Mimika Timur.
Kepala Regional BGN Papua Tengah, Nalen Situmorang, mengungkapkan bahwa mayoritas unit yang dihentikan (8 unit) tersandung masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Masyarakat melaporkan adanya aroma tidak sedap akibat limbah dapur yang langsung dibuang ke saluran drainase pemukiman.
“Visi Badan Gizi bukan sekadar memberi makanan bergizi lalu merusak kualitas air tanah masyarakat. Itu salah. Kami sedang mewajibkan setiap SPPG memiliki IPAL portabel yang saat ini sedang dalam proses pemesanan,” ujar Nalen dalam rapat koordinasi bersama Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mimika, Selasa (14/4/2026).
Selain masalah lingkungan, tiga unit lainnya dihentikan sementara karena adanya proses transisi atau pergantian yayasan pengelola. Nalen menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari standarisasi teknis.
“Per hari ini, hanya 7 unit yang tetap beroperasional. Sisanya, 11 unit, kami suspend. Namun perlu ditekankan bahwa ini bukan pemberhentian permanen, melainkan bersifat sementara,” tambahnya.
Penghentian mendadak ini memicu kekhawatiran mengenai pemenuhan gizi anak sekolah di Mimika. Sejumlah sekolah, termasuk SDN Inpres Nawaripi, melaporkan bahwa distribusi makanan belum kembali berjalan pasca-libur Idul Fitri.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyatakan pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi terhadap mitra pengelola agar program strategis ini tidak terhenti terlalu lama.
“Konsekuensinya ada pada anak-anak. Kami akan mengevaluasi 11 unit ini, apakah perlu pemanggilan mitra untuk melengkapi persyaratan atau langkah lainnya. Besok kami berencana melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung,” tegas Emanuel. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser