CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Dalam memperingati 62 tahun New York Agreement, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi demonstrasi di sejumlah daerah di tanah Papua.
Selain di Nabire, Papua Tengah, aksi demo juga dilakukan di Kota Jayapura, Papua.
Dalam orasinya, massa juga bermodalkan spanduk maupun pamflet.
Beberapa di antaranya bertuliskan “New York Agreement adalah manipulasi antara Belanda, Amerika, dan Indonesia untuk Merebut Tanah Papua.”
Adapula bertuliskan "Perjanjian New York Agreement 15 Agusutus 1962 adalah ilegal, berikan Kemerdekaan bagi Bangsa Papua"
Kemudian pamflet-pamflet bertuliskan "Usir Kolonial Rasisme, Rasisme musuh bersama, Lawan Rasisme, Usir Kolonialisme, Rasisme dan Kolonialisme di West Papua.”
Namun, apa sebenarnya New York Agreement dan seperti apa peristiwanya di 1962 silam?
Dilansir dari Wikipedia, New York Agreement atau Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.
Perjanjian New York dilatarbelakangi usaha Indonesia merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda.
Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB.
Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.
Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia.
Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Roijen, E. Bunker delegasi dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Soebandrio beserta anggota Adam Malik, Sudjarwo Tjondronegoro, Letjen Hidayat, Ganis Harsono, Brigjen Djoehartono, Soegoro Atmoprasodjo (PIB), Mayor J.A. Dimara (GRIB), M. Indey, Albert Karubuy (GRIB, PKII), Frits Kirihio (Parna), Silas Papare (PKII) dan Efraim Somisu (Parna).
Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).
Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia.
Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.
Ringkasan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari tahun 1962 menegaskan "kesepakatan itu hampir merupakan kemenangan total bagi Indonesia dan kekalahan bagi Belanda", bahwa Amerika Serikat "Biro Urusan Eropa bersimpati pada pandangan Belanda bahwa aneksasi oleh Indonesia hanya akan memperdagangkan kolonialisme kulit putih untuk kolonialisme kulit coklat", dan bahwa "Alasan mendasar bahwa pemerintahan Kennedy menekan Belanda untuk menerima perjanjian ini adalah bahwa mereka percaya bahwa pertimbangan Perang Dingin untuk mencegah Indonesia menjadi Komunis mengesampingkan kasus Belanda." (*)
Editor : Gratianus Silas