CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Kinerja pimpinan OPD di Pemkot Jayapura kini kembali disoroti.
Hal ini berkaitan dengan kondisi penyerapan anggaran pada program dan kegiatan tahun 2025 yang sejauh ini belum mencapai target.
"Ya, pentingnya komitmen penuh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola program dan anggaran Pemerintah Kota Jayapura,"ucap Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru pada kegiatan Monitoring Meja Triwulan IV yang digelar di Aula Sian Soor, Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (17/12/2025).
Rustan Saru menilai, kinerja sebagian OPD masih belum maksimal, hal ini berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, masih ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
“Dari proses waktu berjalan, saya melihat dan menilai kita masih bekerja belum sepenuh hati. Banyak kegiatan yang saya datangi dan perhatikan masih jauh dari harapan bapak Wali Kota,”tegas Rustan Saru.
Ia menjelaskan, monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan capaian kinerja setiap OPD sesuai dengan target dan tanggung jawab masing-masing.
Unfuk itu ia meminta seluruh pimpinan OPD diminta berani menyusun program, melaksanakan, bertanggung jawab, serta melaporkan hasil kerja secara jujur dan transparan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Jangan bekerja setengah-setengah. Hari ini kita cek apakah laporan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak,"ujarnya.
Sementara itu berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dari 214 paket dengan 1.077 kegiatan fisik, realisasi telah mencapai 98,41 persen.
Kemudian dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaporkan realisasi keuangan berada di angka 85,85 persen.
"Jadi, secara keseluruhan, dari total APBD Kota Jayapura sebesar Rp1,6 triliun, anggaran yang terserap baru sekitar Rp1,3 triliun atau 81,38 persen,"jelasnya.
Sambung Rustan Saru bahwa, kini masih terdapat sekitar Rp.300 miliar yang belum terserap, sementara waktu pelaksanaan anggaran tersisa tiga hari kedepan.
“Ini menjadi perhatian serius kita bersama. Harus kita koreksi apa yang menyebabkan sisa anggaran ini belum terserap maksimal,” kata Rustan Saru.
Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab rendahnya serapan anggaran, di antaranya keterlambatan pembuatan kontrak serta proses pelelangan yang tidak dilakukan tepat waktu.
Oleh sebab itu, ia mendorong agar pada tahun anggaran 2026, proses pelelangan sudah dapat dilakukan segera setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan DPR Kota Jayapura.
“Begitu DPA disetujui, administrasi harus langsung berjalan. Jangan menunggu terlalu lama,”pintanya.
Rustan Saru juga menyebutkan sejumlah OPD dengan realisasi keuangan di bawah 70 persen, antara lain Dinas PUPR, DLHK, DP3AKB, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebaliknya, Kelurahan Ardipura berhasil mencatatkan realisasi keuangan 100 persen dan mendapat apresiasi khusus.
Ia berharap hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan perbaikan ke depan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel.
“Saya berharap pada tahun 2026 Pemerintah Kota Jayapura bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mudah-mudahan evaluasi ini menjadi pelajaran penting demi kemajuan Kota Jayapura,”pungkasnya Rustan Saru. (*).
Editor : Lucky Ireeuw