CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Pemuda Wio yang tergabung dalam Tim Wiolege Wiokuluanen temukan kejanggalan terkait rencana pembangunan dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Dimana lokasi tersebut masih pro kontra karena kawasan itu lahan garapan petani di sepanjang Molama (dari Pawikama – Kampung Logonowa, perbatasan distrik Welesi sampai dengan Ue Aput – kali Baliem, Kampung Wesakma).
Ketua Tim Wiolege Wiokuluanen, Melky Wetipo menyatakan menjelang rencana kunjungan kerja dari Wakil Presiden RI Maa'ruf Amin ke Wamena Provinsi Papua Pegunungan, pihaknya menemukan beberapa kejanggalan mendasar terkait Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan.
Pertama lokasi ini adalah lahan garapan ekonomi masyarakat yang mayoritas adalah petani dan merupakan lahan terakhir untuk masyarakat Wio yang berjumlah ratusan ribu jiwa.
"Lahan Molama adalah tempat garapan kebun suku kerabat (Lani, Yali, Nduga, dan lain-lain). Kami menegaskan bahwa tanah Wio yang lebih luas dan produktif sudah diserahkan untuk pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Jayawijaya, maka jangan lagi rebut tanah Wio yang tersisa ini,"tegasnya kepada Ceposonline.com di Wamena, Senin (3/6/2024).
Kedua, masyarakat Wouma-Wio tidak diberikan penjelasan yang menyeluruh tentang batas-batas tanah yang diambil untuk pembangunan kawasan lusat pemerintahan yang dimaksud.
Bahkan menurutnya tidak ada penjelasan yang komprehensif mengenai dampak-dampak,baik positif maupun negatif yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk bagaimana dampak kehadiran perkantoran gubernur bagi anak cucu generasi yang akan datang.
"Ketiga pemilihan kawasan pusat pemerintahan di batas wilayah Wouma dan Welesi ini telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011-2031. Dalam RTRW menyebutkan bahwa Distrik Wouma tergolong kawasan pertanian lahan kering datar bukan untuk pembangunan pusat pemerintahan," jelas Wetipo.
Untuk kejanggalan keempat masyarakat tidak pernah membaca dan mendapatkan sosialisasi mengenai kajian akademis atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari rencana Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di daerah Wouma.
"Dari beberapa poin di atas, kami Tim Wiolege Wiokuluanen menyimpulkan bahwa kehadiran KIPP akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan generasi kami yang akan datang," tutup Melky Wetipo. (*)
Editor : Agung Trihandono