• Senin, 22 Desember 2025

Pemkab Yahukimo Berhasil Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-turut

Photo Author
Agung Trihandono
- Kamis, 6 Juni 2024 | 21:47 WIB
Penyerahan LHP LKPD Pemkab Yahukimo oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Rabu (5/5) (Ceposonline.com/Humas)
Penyerahan LHP LKPD Pemkab Yahukimo oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Rabu (5/5) (Ceposonline.com/Humas)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA– Bupati Yahukimo Didimus Yahuli, SH.,MH menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). LHP di diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada Rabu (5/05/2024).

Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian ini diraih Bupati Yahukimo secara beruntun selama 3 tahun kerja atau dalam periode masa kepemimpinannya, dan untuk Pemerintah Kabupaten Yahukimo sudah berhasil mempertahankan predikat opini WTP secara beruntun selama 5 tahun.

“Saya sebagai kepala daerah dan pak Esau Miram sebagai wakil kepala daerah bersama-sama dengan segenap staf dan OPD serta semua elemen yang mengabdi di lingkungan pemerintah Kabupaten Yahukimo ini, kami bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini kami telah menerima WTP yang ke-5 kali berturut-turut," kata Bupati Didimus, Kamis 6 Juni 2024.

Kata Bupati Didimus, WTP ini diperoleh dari pemerintahan sebelumnya dari tahun 2020 dan dilanjutkan ke 2021, kemudian dari tahun 2021 ke 2024. “Kami menerima (opini) Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan sebuah kehormatan dan bonus untuk kerja-kerja keras selama ini,” teranya

Untuk itu, Bupati menyampaikan terimakasih berkat kerja keras Pemkab Yahukimo, terutama Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten l, II,III, Kepala Bappeda, Kepala Keuangan.”Ini instrumen penting yang bisa mengendalikan administrasi dan prosedur dan regulasi yang dibuat oleh negara untuk bisa menuju Indonesia yang lebih maju dan berkembang,” jelasnya.

Bupati Didi pun menyampaikan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Yahukimo, jika ada temuan dari BPK RI itu bukan menjadi tanggungjawab kepala daerah, tetapi tanggungjawab dinas atau bendahara yang bersangkutan.

“Pemeriksaan beberapa kali BPK RI itu, senang karena para bendahara di setiap OPD proaktif, kepala bidang dan juga PPTK semua aktif, sehingga proses pemeriksaan tidak mengalami kesulitan, meski daerah kami masuk kategori daerah merah, hal ini kami syukuri, ini bukan pekerjaan satu orang tapi ini pekerjaan tim. Sehingga kami pertahankan dari waktu ke waktu kita memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

“Kami usahakan juga bagaimana manusia di Kabupaten Yahukimo memanusiakan manusia yang lain supaya orang Yahukimo hidup lebih maju damai sejahterah, lebih cerdas, lebih berintegritas dan juga menjadi berkat untuk semua orang. hal ini yang kami harapkan. Untuk itu, trima kasih,Tuhan memberkati,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung,SPd.,M.Si.,CICAK.,CAPG.,CIAPA menyampaikan rasa bersyukur dan bangga atas pencapaian yang luar biasa Pemkab Yahukimo dapat WTP yang ke 5 berturut-turut dalam tiga tahun terahir.

“Penghargaan setinggi WTP yang ke 5 kalinya ini merupakan bukti nyata dari kerja keras pemda, dedikasi, komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi, akuntable dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance,” kata Sekda.

Untuk itu, ia menyampaikan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Papua yang telah melakukan pemeriksaan dengan sangat profesional dan obyektif.

Menurutnya Redison, hasil pemeriksaan kali ini tidak hanya memberikan gambarang tentang kondisi keuangan Pemkab Yahukimo,tetapi juga memberikan masukan berharga untuk perbaikan di masa-masa yang aka datang juga.

Lebih lanjut, penghargaan WTP ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Melainkan langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Yahukimo yang kita banggakan ini .

“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja dengan penuh integritas dan profesionalisme, menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah agar ke depan lebih baik lagi,” harapnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Agung Trihandono

Tags

Rekomendasi

Terkini

Warga Sipil di Yahukimo Jadi Korban Penganiayaan KKB

Jumat, 31 Oktober 2025 | 13:01 WIB

Statemen Jubir TPNOPM Kembali Dibantah

Sabtu, 5 Juli 2025 | 14:32 WIB
X