CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) dr. Silwanus Sumule menerima aspirasi para sopir lintas Meepago yang tergabung dalam asosiasi pengemudi logistik dan angkutan umum di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (14/10/2025).
Dalam pertemuan itu, para sopir menyampaikan tiga persoalan utama yang selama ini menghambat kelancaran kerja mereka dalam mendistribusikan logistik dari Nabire menuju Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
Menurut Pj. Sekda Papua Tengah, Permasalahan pertama ialah kondisi jalan yang rusak parah di sejumlah titik, terutama di Kilometer 141, yang sering menyebabkan kecelakaan. Kedua, kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan Ketiga, persoalan keamanan selama perjalanan mengantar logistik ke daerah tujuan.
“Permasalahan pertama yang mereka keluhkan adalah kondisi jalan yang tidak aman, terutama di KM 141. Ini menjadi kendala utama dalam distribusi logistik,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa ruas jalan Nabire–Paniai merupakan jalan nasional, sehingga penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun, Pemprov Papua Tengah tetap mendorong percepatan perbaikan jalur tersebut melalui koordinasi langsung dengan pihak terkait.
“Teman-teman dari Balai sudah menyatakan siap membantu. Semua peralatan akan digerakkan dari KM 126 untuk memperbaiki ruas di KM 141. Kami berharap perbaikan bisa segera dilakukan, mengingat distribusi logistik akan meningkat menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan Desember nanti,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Sekda juga menyoroti masalah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari solusi.
“Soal BBM ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Dalam beberapa hari ke depan kami akan berdiskusi untuk mengetahui dimana letak kendalanya,” ujarnya.
Silwanus mengapresiasi sikap para sopir yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan terbuka.
“Diskusinya berjalan dengan baik. Kami menerima banyak masukan dan tentu akan memilah mana yang bisa segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dan mana yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” tutup Sumule. (*)