CEPOSONLINE.COM,SARMI- Pemerintah dan masyarakat adat Sarmi menggelar pertemuan membahas dan menyepakati rencana penambahan fasilitas bangunan di area pelabuhan.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sarmi, Ardin menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas baru ini mencakup kantor dan rumah dinas yang sebelumnya tidak difungsikan akibat persoalan hak ulayat tanah adat.
"Jadi ini terkait pembangunan kantor dan rumah dinas yang harus diaktifkan kembali karena sebelumnya tidak aktif akibat kendala hak ulayat," jelas Ardin, Senin (28/7).
Ia mengatakan, Pemkab bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sarmi sepakat mendukung rencana pengembangan pelabuhan.
Namun, masyarakat mengajukan sejumlah permintaan sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan mereka.
"Masyarakat adat meminta agar SDM anak-anak asli diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan jika pelabuhan ini dikembangkan. Mereka ingin anak-anak negeri diprioritaskan sebagai tenaga kerja dan diberikan kesempatan pendidikan," ungkapnya.
Menurut Ardin, masyarakat adat menilai bahwa perkembangan zaman menuntut adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk menjamin keterlibatan masyarakat asli dalam pembangunan.
Bentuk afirmasi tersebut di antaranya adalah peningkatan kualitas SDM, pemberian beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bidang perhubungan dan kelautan, serta penempatan lulusan-lulusan tersebut di instansi terkait.
"Selain itu, mereka juga berharap dalam proses penerimaan pegawai nantinya, anak-anak asli dapat diakomodir. Ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan nyata dari negara terhadap masyarakat pemilik hak ulayat," tandasnya.
Lebih lanjut Ardin menambahkan, Pemkab Sarmi siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, agar aspirasi tersebut dapat diakomodir dalam proses pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sarmi ke depan. (*)
