CEPOSONLINE.COM, BIAK – Dalam upaya mendukung program APBD Sehat yang digagas oleh Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, dan Wakil Bupati Jimmy Kapisa, Kepala BPKAD Biak Numfor, Gunadi, memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparan dan sesuai dengan standar pemerintahan.
Dengan komitmen untuk mempertahankan predikat WTP, BPKAD terus berupaya memastikan setiap laporan keuangan dan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, dalam wawancara, Selasa (15/4), menjelaskan mengenai pelaksanaan laporan keuangan dan pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Menurut Gunadi, pihaknya telah memastikan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Pengendalian Intern (SPI), serta pelaksanaan program kegiatan mengikuti prosedur yang berlaku.
“Semua laporan keuangan kami upayakan sesuai dengan standar pemerintahan dan kami terus memastikan bahwa setiap program kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan tahun ini diharapkan dapat mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah diraih sebelumnya sebanyak empat kali berturut-turut.
Gunadi juga menekankan pentingnya dukungan dan kerjasama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam proses pemeriksaan ini.
Ia meminta agar jika ada permintaan klarifikasi atau keterangan sehubungan dengan laporan keuangan dan kegiatan tahun 2024, dapat segera disampaikan tanpa menunda-nunda. Hal ini penting agar tidak ada pembatasan terhadap laporan keuangan yang tengah diperiksa.
“Komunikasi yang baik dengan tim auditor BPK sangat penting.”
“Pemeriksaan kali ini bersifat terinci dan kami berharap semua informasi yang diperlukan dapat disajikan secara transparan dan detail,” jelas Gunadi.
Ia juga mengungkapkan bahwa tim auditor yang terlibat dalam pemeriksaan kali ini berjumlah lima orang, terdiri dari ketua dan anggota yang memiliki penanggung jawab, wakil, dan pengendali teknis.
Proses pemeriksaan terinci ini dipastikan akan menghasilkan temuan dan rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti.
Dengan komitmen yang kuat dari BPKAD, Gunadi berharap dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (*)
