“Rata-rata kabupaten itu, paling rendah mendapat Rp 140 miliar per tahun.”
“Sehingga, tidak ada alasan bagi bupati dan wali kota untuk tidak mengalokasikannya ke bidang pendidikan, dengan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, sehingga para murid orang asli Papua itu bisa menempuh pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK,” jelasnya.
Diketahui, Yan Mandenas juga merupakan bagian dari Pansus Revisi Otsus.
Menurutnya, jika menghitung jumlah pelajar sekolah di seluruh Papua, maka anggarannya masih cukup untuk biaya pendidikan gratis.
Dengan kata lain, diharapkan Otsus dipindahkan dari provinsi ke kabupaten/kota agar kepentingan pendidikan dan kesehatan itu bisa terakomodir.
“Jadi, saya harap, siswa-siswi di Papua jangan sampai diprovokasi untuk melakukan aktivitas demo yang bukan murni karena kemauan mereka, tapi karena ditunggangi oleh kepentingan elit politik tertentu,” tegasnya.
Program MBG, tambah Mandenas, merupakan bentuk perhatian ekstra dari Presiden Prabowo untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi emas Indonesia, lebih khususnya generasi Papua di masa yang akan datang.
“Demikian, dari sisi pertumbuhan SDM, mereka mendapat asupan gizi yang baik, berkembang dengan baik, dan suatu saat SDM itu akan kembali membangun daerahnya, kelompoknya, keluarganya, dan dirinya,” tambahnya.
Oleh karenanya, Mandenas berharap program MBG dan pendidikan gratis tidak dibenturkan.
Sebaliknya, dana Otsus yang sudah diberikan pemerintah pusat selama ini dapat dimaksimalkan dan digunakan tepat sasaran, lebih khusus diprioritaskan untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Saya harap aktivitas demo yang sifatnya provokatif seperti ini jangan sampai terus menerus muncul ke permukaan dan membangun opini yang tidak benar dan membingungkan rakyat di Papua.”
“Sebab, sudah jelas bahwa alokasi MBG itu dari ABPN dan alokasi pendidikan gratis itu dari dana Otsus di Papua,” jelasnya.
Mandenas meminta para murid, orang tua murid, dan masyarakat di Papua memberi perhatian kepada para kepala daerah terpilih untuk konsisten melaksanakan pendidikan gratis melalui pembiyaan Otsus.
“Kalau ada aturan yang menghambat dana Otsus biayai pendidikan dan kesehatan, tolong beritahu kami agar meminta pemerintah pusat untuk merevisi aturannya, sehinga mempermudah atau memberikan keleluasaan dalam pembiayaan dua program strategis di Papua dari sumber dana Otsus,” pungkasnya. (*)
