“Jadi Pak Presiden mau, ini wajib pemerintah daerah mengurus koperasi desa harus berdiri,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Ribka juga mengapresiasi jajaran Pemprov Papua Pegunungan atas capaian realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 per 10 Oktober 2025.
Dalam kurun waktu tersebut, Pemprov Papua Pegunungan berhasil merealisasikan pendapatan sebesar 73,15 persen.
Sementara itu, untuk realisasi belanja, capaiannya sebesar 53,83 persen.
Atas upaya tersebut, Ribka menyampaikan apresiasi sembari berharap kinerja ini dapat terus ditingkatkan.
Sebagai bentuk penghargaan, Ribka menyerahkan plakat kepada Gubernur Papua Pegunungan.
“Ini apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri ke Pak Gubernur Papua Pegunungan karena berhasil membuat realisasi (belanja) hari ini sudah sesuai standar nasional 53 persen lebih,” tandasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat tersebut Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Ketua Majelis Rakyat Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan Yos Elopere, jajaran kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan, serta para pejabat terkait lainnya. (*)