CEPOSONLINE.COM,WAMENA - Pemprov Papua Pegunungan pastikan tak menggunakan standar harga Rp 10.000 per siswa yang diterapkan pemerintah pusat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun akan lebih kepada cost sharing sehingga untuk harga yang digunakan per siswa itu Rp 30.000.
Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan untuk standar harga yang digunakan untuk Papua Pegunungan sudah dilakukan ujicoba di beberapa sekolah yang ada di Wamena pada bulan November dan Desember kemarin. Dimana untuk memenuhi nilai gizi dalam makanan tersebut sudah disepakati menggunakan harga Rp 30.000 per siswa.
"Jadi dalam program ini kita akan lakukan cost sharing dengan Badan Gizi Nasional, kalau standar harga yang digunakan itu Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000, maka kita akan alokasi lagi anggaran lagi dalam APBD TA 2025 baik provinsi dan 8 Kabupaten, sehingga bisa menggunakan standar harga Rp 30.000 per siswa,"ungkapnya Senin (13/1/2025) di Wamena.
Saat ini Pemprov Papua Pegunungan sedang menunggu kebijakan nasional tentang kebijakan dukungan anggaran yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten, sebagai sebuah dana awal, ini yang nantinya masuk dalam cost sharing pendanaan.
"Kami Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sudah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2025 untuk melakukan pendampingan jika sudah ada kebijakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah," kata Velix.
Ia juga mengaku, yang terpenting Pemprov Papua Pegunungan siap dalam dukungan penganggaran termasuk dengan 8 pemerintah kabupaten yang ada di wilayah cakupan untuk tahun 2025, dimana pihaknya sudah melihat langsung proses pemberian makanan bergizi gratis.
"Kita sudah melihat mulai dari penyajian, pilihan menu makanan baik dari makan lokal seperti hipere (Ubi jalar) , Keladi, maupun nasi, menu tambahan yang lain dan juga skenario pembiayaannya," beber Pj Gubernur Papua Pegunungan
Selain itu penerapan MBG di wilayah Papua Pegunungan saat ini masih dalam ujicoba sehingga hanya 26 Provinsi saja yang sudah mulai melakukannya, sementara Papua Pegunungan sendiri tidak menjadi bagian dalam ujicoba itu, dan saat ini telah diminta dari badan gizi nasional untuk mengidentifikasi data anak sekolah.
"Saat ini kita masih melakukan pendataan siswa yang ada di sekolah baik itu sekolah negeri dan sekolah swasta, dan untuk konteks kita di Papua Pegunungan adalah sekolah yayasan berbasis gereja, disini yang perlu kita ketahui jumlahnya ada berapa dan tersebar dimana saja," tutup Velix. (*)