CEPOSONLINE.COM, WAMENA- Tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba Sabtu (7/6/2025) siang kemarin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan.
Publik tentu dikagetkan mengingat Nduga merupakan satu daerah yang kerap terjadi kekerasan bersenjata.
Bahkan pilot Philips Mark Mehrtens disandera satu tahun lebih di Nduga.
"Kami sangat berterimakasih atas sambutan yang diberikan kepada kami, dan saya berpesan dan meminta agar pemerintah daerah memberikan ijin kepada Badan Gisi Nasional agar bisa memberikan makanan bergizi setiap hari kepada anak -anak di wilayah Kabupaten Nduga,"ungkap Sjafrie.
Sjafrie juga meminta kepada pihak gereja yang ada di Kabupaten Nduga bisa mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat maupun pemerintah daerah demi untuk mensejahterakan masyarakat.
Ditempat yang sama Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan sebagai daerah yang memang sangat menyita perhatian dari sisi keamanan, tentu ini merupakan tugas bersama baik pemerintah dan masyarakat untuk daerah ini menjadi wilayah yang aman.
"Saya berharap anak -anak dari Kabupaten Nduga dapat memiliki kemampuan untuk terus berkembang mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga bisa menjadi maju dan sejahtera," bebernya
Sebagai menteri keuangan sangat memahami daerah seperti ini akan sangat tergantung terhadap transfer pemerintah pusat khususnya untuk pemerintah daerah. Namun pihaknya menyadari apabila dana tranfer itu dilakukan tanpa ada keamanan maka tidak menghasilkan kebaikan bagi masyarakat.
"Saya bersama pak Menhan menyadari jika upaya untuk membangun Papua dan masyarakatnya adalah kerjasama semuanya, dengan melihat sendiri situasi di daerah kita bisa memahami lebih baik situasi yang dihadapi," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengaku apabila dilihat hanya dari pusat maka tidak bisa melihat tantangan yang dihadapi dan berbagai resiko dan hal -hal yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah pusat kepada daerah. (*)
