CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pihak PT.Taspen akhirnya angkat bicara terakit dengan isu kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2026 kembali ramai beredar di media sosial.
Sejumlah unggahan di YouTube dan Facebook menyebut pemerintah telah menetapkan kenaikan lengkap dengan jadwal pencairan serta klaim rapel melalui PT.Taspen.
Informasi tersebut sontak memicu harapan para pensiunan. Tidak sedikit yang langsung mengecek rekening sejak 1 Februari 2026 untuk memastikan kebenaran kabar tersebut.
Kini pihak PT.Taspen memberikan klarifikasi tegas, dimana hingga Januari 2026, pemerintah belum menerbitkan regulasi baru terkait kenaikan gaji pensiunan PNS.
Taspen menegaskan bahwa pihaknya hanya menyalurkan dana pensiun berdasarkan aturan resmi pemerintah.
Jika belum ada Peraturan Pemerintah (PP) atau keputusan baru yang diterbitkan, maka pembayaran tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini.
Dengan demikian, kabar mengenai kenaikan gaji maupun pencairan rapel pada Februari 2026 dipastikan belum memiliki dasar hukum.
Sementara itu untuk pembayaran pensiun dimana pemerintah masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024.
Dalam aturan tersebut ditetapkan kenaikan pensiun pokok sebesar 12 persen yang berlaku sejak 1 Januari 2024.
Selama belum ada regulasi baru, Taspen tetap menggunakan skema tersebut untuk pembayaran pensiun PNS, TNI, Polri, serta janda dan duda penerima pensiun.
Meski tidak ada kenaikan baru, Taspen memastikan pembayaran gaji pensiunan tetap cair mulai 1 Februari 2026.
Taspen juga mengimbau para pensiunan untuk rutin melakukan proses otentikasi agar pembayaran berjalan lancar dan tidak mengalami kendala administratif.
Kini masyarakat juga diminta untuk bijak dalam menanggapi sebuah informasi atas kebenaranya.
Adapun pmerintah disebut masih mengkaji kemungkinan penyesuaian gaji ASN dan pensiunan pada 2026.
Namun hingga awal Februari, belum ada pengumuman resmi terkait kebijakan tersebut.
Karena itu, para pensiunan diimbau untuk selalu mengacu pada informasi resmi dari pemerintah dan PT Taspen agar tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya. (*).
Editor : Yohanes Palen