CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, membeberkan alasan dipilihnya Kabupaten Mimika sebagai proyek percontohan (Pilot Project) program Senator Peduli Ketahanan Pangan.
Senator asal Papua Tengah itu menyebutkan bahwa program ini sendiri merupakan program yang digagas oleh jajaran DPD RI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ini sekaligus sebagai salah satu wujud nyata DPD RI dalam menggerakkan roda pertanian lokal.
Yorrys mengungkapkan, Mimika menjadi pilihan karena dinilai lebih siap untuk menjalankan program tersebut setelah jajaran DPD RI Sub Wilayah Timur II berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah.
“Saya kebetulan dari dapil (daerah pemilihan) Papua Tengah, kemudian kita komunikasi dengan semua pemerintah dan kemudian kita sepakati kabupaten Mimika yang lebih siap sehingga menjadi pilot project,” ungkap Yorrys dalam konferensi pers yang digelar, Sabtu (27/9/2025).
Mengenai program Senator Peduli Ketahanan Pangan, kata Yorrys, sebelumnya pihaknya telah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo untuk mencari pola yang dapat didedikasikan kepada masyarakat pada ulang tahun ke-21 DPD RI pada 1 Oktober 2025 mendatang.
Setelah itu, disepakatilah pelaksanaan program Senator Peduli Ketahanan Pangan.
Program ini ditandai dengan penanaman benih jagung secara serentak di beberapa daerah di wilayah Timur Indonesia.
Yorrys menegaskan bahwa program ini bukanlah sekedar seremonial semata. DPD RI berkomitmen agar hal ini dapat menjadi program jangka panjang.
“Kami ada 152 orang anggota DPD RI dan kami sudah komitmen bersama Pak Menteri bahwa kita diberikan kurang lebih 5000 hektar dan ini mulai dijalankan. Muda mudahan empat bulan lagi kita alan panen dan panen itu mungkin pa presiden akan hadir,” ujar Yorrys.
Ditanya mengenai ambisi DPD RI menjadikan Senator Peduli Ketahanan Pangan sebagai program jangka panjang, Yorrys menyebutkan jika keberhasilan suatu program tergatung dari serius atau tidaknya pelaksanaan program tersebut.
Sebab, kata Yorrys bahwa program ini sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kementerian pada periode pemerintahan RI sebelumnya.
Tetapi, pada akhirnya bertemu jalan buntu. Program ini pun terhenti lantaran tidak membawa dampak yang baik akibat pola pengelolaan yang kurang efektif.
“Masyarakat menanam kemudian pasca penanaman siapa yang menjadi opteker dalam hal ini.”
