CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu menyerahkan dokumen rencana pembangunan Kabupaten Mappi.
Konsep pembangunan itu dalam skala besar maupun dalam skala kecil di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Dokumen ini diserahkan ke Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.
Penyerahan dokumen rencana pembangunan ini diserahkan bupati Agawemu saat melakukan audiensi dengan gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Gedung Negara Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan, Jumat (5/9/2025).
Bupati didampingi Sekda Mappi dan sejumlah pimpinan OPD. Sementara Gubernur Papua Selatan didampingi Ketua MPR Damianus Katayu dan sejumlah pimpinan OPD.
Kabupaten Mappi merupakan daerah yang pertama melakukan audiensi dengan pemprov Papua Selatan dalam rangka meminta dukungan pembangunan di berbagai sektor.
Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu mengatakan, dokumen pertama yang diserahkan merupakan rangkuman dari seluruh dokumen program kegiatan kepada Gubernur dan Bapperinda Papua Selatan.
"Harapan kami dari pertemuan ini, ada fokus perhatian Pemerintah Provinsi Papua Selatan, kebetulan kami berasa di posisi strategis untuk menunjang beberapa kabupaten yang berdekatan dengan kami terutama masyarakat yang jauh dari kabupaten," harapnya.
"Kami juga harapkan masyarakati dapat merasakan betul-betul kebutuhan mereka dari pelayanan yang diberikan pemerintah provinsi baik yang ada di distrik maupun yang ada di kampung-kampung, " harapnya.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo saat menerima audiensi menekankan sinergitas dalam penyusunan program pembangunan
Gubernur Apolo menjelaskan Provinsi Papua Selatan meliputi empat kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Kabupaten Asmat. Keempat kabupaten tersebut perlu dibangun secara bersama.
Apolo menegaskan, perlu sinergitas dalam penyusunan program-program pembangunan dan pelaksanaan pembangunan maupun evaluasi. Tapi juga dalam seluruh pelaksanaan pembangunan, walaupun pelaksanaan Musrenbang sudah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung sampai pada tingkat provinsi.
"Meski demikian, kita juga perlu melakukan audiens seperti ini untuk mengawal pembangunan agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,"tandasnya. (*
