Beberapa spanduk bertuliskan "Save Indigenous Papuas Forests, Wilayah adat Anim-ha milik warga bukan milik Uskup Agung Merauke, Masyarakat adat menolak PSNdan investasi ditanah Papua, Tolak PSN segerah sahkan RUU masyarakat adat, Kami Masyarakat adat tidak butuh PSN tolong hentikan!, siapapun yang sah PSN kami masyarakat adat kutuk dan masih banyak lainnya".
"Kami meminta pemerintah untuk segera menghentikan segala bentuk pembangunan infrastruktur terutama PSN yang hanya memperburuk kehidupan masyarakat adat diatas tanah ini (Papua)," pungkas Mirn.
Di tempat yang sama Yulianus Bunai (22) mengatakan bahwa aksi mimbar bebas ini dilakukan bertujuan untuk penolakan Investasi Perusahaan perkebunan Tebu di dan kelapa sawit di Kabupaten Merauke.
Yulianus menyampaikan bahwa, Kehadiran perusahaan temu dan kelapa sawit yang saat ini berjalan di Merauke akan dapat mengancam sejumlah kawasan hutan di wilayah Kabupaten tersebut. Serta hilangnya banyak sistem mata pencaharian masyarakat lokal.
“Stop Rampas tanah Adat, Tanah Papua bukan tanah Kosong, mimbar bebas kitorang menolak Proyek Juta Hektar di Kabupaten Merauke. Kepada pemerintah segera implementasi hak-hak masyarakat adat agar diakui negara,” tandasnya dengan nada tegas.
Untuk diketahui adapun aksi tersebut dilakukan mulai pukul 08.00-brita ini dinaikin massa aksi masih menduduki Tugu Pendidikan lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Sementara arus lalulintas di sekitar lokasi aksi terpantau lancar. Aksi dilakukan dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan. (*)
