Yusuf menekankan pentingnya sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antar-OPD pemungut dengan Bapenda. Jika target PAD bisa dicapai, Bappeda akan lebih leluasa menyusun rencana kerja daerah, termasuk memastikan pembayaran TPP 2026.
“Kalau target PAD tercapai, kita bisa menyusun rencana kerja pemerintah dengan lebih baik. Bapenda akan berperan sebagai penghasil PAD, sementara OPD lain ikut mendukung. Ditambah sumber pendanaan dari transfer pusat seperti dana Otsus dan DAK, maka Bappeda dapat memastikan program daerah berjalan, termasuk pembayaran TPP ASN,” tutur Yusuf optimistis.
Diakui, TPP ASN tidak semata-mata bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, melainkan juga pada kinerja penerimaan PAD.
Dengan kata lain, semakin optimal pemerintah daerah mengelola pajak dan retribusi, semakin besar pula peluang kesejahteraan ASN meningkat.(*)
