CEPOSONLINE.COM,SENTANI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan Ekstrem 2025, dipimpin langsung Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu (10/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Dalam arahannya, Wabup Haris menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga budaya lokal. “Semua potensi ini harus bisa dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Haris juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terbarui. Proses pendataan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui unggahan dokumen oleh tim koordinasi, termasuk RPKD, RP2KD, RAP, serta dokumen lainnya. Data yang terintegrasi tersebut akan menjadi dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya.
Pemkab Jayapura sendiri pada 2024 telah menerima penghargaan insentif fiskal daerah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam penanggulangan kemiskinan.
Wabup Haris mengakui, program penanggulangan kemiskinan tahun 2024 masih menghadapi keterbatasan anggaran, karena sebagian besar difokuskan pada program prioritas seperti penanganan stunting, penyediaan air bersih, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jamban sehat, dan layanan dasar lainnya. “Kondisi ini tentu berdampak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, sehingga kita perlu pemetaan ulang untuk memastikan program berjalan merata,” jelasnya.
Ia berharap tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dapat memetakan kembali program dan anggaran yang ada. Dari hasil pemetaan, pemerintah daerah bisa menentukan program yang sudah berjalan, yang belum merata, serta yang perlu dikerjakan di tahun mendatang. “Langkah ini penting agar sumber pendanaan dari berbagai pihak dapat disinergikan dan pelayanan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Selama ini, penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayapura juga mendapat dukungan pendanaan dari berbagai kementerian dan lembaga, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun sumber lainnya. Tantangannya adalah memastikan seluruh program benar-benar terealisasi dan tepat sasaran.
