Lokasi ini dinilainya memiliki potensi wisata ekonomi, namun masih belum tersentuh dan memerlukan perencanaan serta kerja sama antara Pemerintah Kota Jayapura, pemerintah kampung, provinsi, dan pusat untuk dapat dikelola secara berkelanjutan.
“Jika kita mampu satu arah, satu koordinasi, satu tujuan, maka ini pasti bisa kita wujudkan. Target awal pengembangan terintegrasi kita rencanakan mulai berjalan pada tahun 2026,"beber Wakil Wali Kota 2 periode ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksana Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Alimudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga difokuskan pada penyatuan data pembangunan.
“Semua OPD yang memiliki kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan harus menyerahkan data program, anggaran, dan capaian,"terangnya.
Sambung Alimudin, misalkan Dinas Kesehatan membangun fasilitas layanan apa di Muara Tami tahun ini, atau dinas PU melakukan rehabilitasi rumah berapa unit dan siapa penerimanya, namu itu semuanya harus terdata secara baik.
Lanjut Alimudin bahwa data tersebut penting untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, tidak tumpang tindih, serta dapat dievaluasi secara berkala.
“Dengan data yang lengkap dan terukur, kita bisa memastikan bahwa program pembangunan di perbatasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"tutup Alimudin. (*).
