2. Tidak akan melakukan palang memalang dan melakukan demostrasi selama kepemimpinan Wali Kota Jayapura
3.Bersedia menyerahkan aset atau lokasi wisata untuk dikelola Pemerintah Kota Jayapura dengan ketentuan prosentase bagi hasil.
4. Siap mendukung program pemekaran Distrik dan Kelurahan di Muara Tami
5.Segala hal bentuk kebutuhan masyarakat adat akan telebih dahulu kepada Wali Kota Jayapura.
6. Siap melaksanakan pemilihan Kepala Pemerintahan Kampung (KPK) Holtekam dengan catatan KPK definitif nanti berakhir sampai terbentuknya kelurahan.
"Pernyataan sikap kita ini ditandatangani para Kepala Suku dan juga beberapa tokoh masyarakat dan tokoh gereja,"tutup Jermias Semora. (*).
