CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Kota Jayapura akan siap mengelola destinasi wisata Air Panas Kampung Moso, Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
Adapun langkah strategis ini disambut baik oleh masyarakat adat setempat yang memberikan dukungan penuh demi kemajuan kampung dan pelestarian nilai-nilai budaya.
Seperti diketahui bahwa Air panas alami di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, selama ini dikenal sebagai salah satu permata tersembunyi di perbatasan Papua-PNG.
Sayangnya selama ini belum tersentuh oleh Pemerintah dan juga masyarakat setempat. Padahal ini merupakan salah satu obyek wisata yang bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah dan juga Kampung apabila dikelola baik.
Kini potensinya yang besar dalam sektor pariwisata kini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Jayapura untuk mengelolanya.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo mengaku, pengembangan wisata ini akan menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah.
“Air Panas Moso bukan hanya destinasi wisata, tapi juga simbol potensi lokal yang harus kita kelola secara serius dan berkelanjutan,"ucap Abisai Rollo.
Kata Abisai Rollo, jika air panas di Kampung Moso tersebut adalah potensi besar untuk kesejahteraan warga, khususnya masyarakat adat di sekitar lokasi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan hak dan peran masyarakat adat.
Semua proses pengembangan akan melibatkan mereka secara langsung sebagai mitra utama.
“Kami tidak ingin membangun tanpa melibatkan pemilik hak ulayat. Mereka akan menjadi bagian dari pengelolaan, termasuk dalam penyusunan regulasi, pengawasan, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal,”tambah pria yang biasa disapa ABR ini.
ABR juga memberikan apresiasi atas kesepakatan masyarakat adat yang bersedia memberikan aset wisata mereka untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Ia berjanji akan turun kembali ke Kampung Moso untuk melihat langsung potensi wisata air panas tersebut, untuk kemudian dibuatkan perencanaan pengembangan kedepan.
Adapun rencana pembangunan tahap awal akan meliputi peningkatan infrastruktur, akses jalan, penyediaan fasilitas pemandian umum, serta kawasan edukasi budaya.
