"Jadi, Kepala keuangannya mereka, ibu Dessy Wanggai cukup konsen dalam menyusun laporan keuangan yang benar dan rapi,"cetusnya.
Selain itu mereka juga bisa mengumpulkan bukti pendukung pertanggung jawaban yang mana juga dibantu oleh pihak Inspektorat.
"Kolaborasi antara BPKAD dan Ispektorat Kota Jayapura ini sangat bagus dan sangat efektif,"ujar Agung.
Lanjut Agung memang ada beberapa catatan dari BPK, itu menyangkut aset daerah yang masih dikuasai oleh penjabat lama yang sudah pensiun atau pindah.
"Memang ini butuh waktu yang cukup lama untuk menertibkan semuanya, namun satu yang menjadi catatan bagi kami bahwa komitmen untuk mengembalikan cukup tinggi,"tambah Agung.
Sementara itu Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai menjelaskan bahwa LKPD tahun 2024 ini disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.
"Jadi, ini yang pertama untuk Pemerintah Daerah di tanah Papua menggunakan aplikasi SIPD RI untuk aplikasi pelaporan,"jelasnya.
Sementara itu terkait catatan soal aset dari BPK, Dessy Wanggai bahwa setiap tahun pihaknya telah memprogramkan rekonsilasi antara BPKAD dengan OPD.
"Kami melakukan pemeriksaan apel kendaraan setiap tahunnya, melakukan pendampingan dan Bimtek kepada pengurus barang untuk pemahaman mengurus aset ini agar lebih diperhatikan,"terangnya.
Sambung Dessy Wanggai bahwa untuk penataan aset di Pemkot Jayapura saat ini sudah semakin baik.
Kemudian untuk laporan keuangan dimana pihaknya di BPKAD menggunakan SIPD RI secara murni dan mandiri.
"Kenapa mandiri karena yang menyusun laporan keuangan untuk Pemerintah Kota Jayapura kami di BPKAD dan kami tidak menggunakan pihak luar,"kata Dessy Wanggai.
Lanjut Dessy Wanggai bahwa, dari sisi penganggaran sampai pada penata usahaan dan pelaporan dilakukan secara mandiri tampa bantuan dari siapa-siapa dan pihaknya hanya berkordinasi langsung dengan Kemendagri.
"Kita di BPKAD ini betul-betul berkerja keras dan mandiri dan ini sebuah prestasi yang harus kita pertahankan,"tutup Dessy Wanggai. (*).
