CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Anggota DPR Papua, Boy Markus Dawir peringatkan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, soal keberpihakan terhadap orang asli Papua.
Hal ini disampaikan BMD, sapaan akrabnya, kepada Cenderawasih Pos via telepon, Selasa (6/8/2024).
Diketahui, Ramses Limbong baru saja dilantik sebagai Pj Gubernur Papua yang baru menggantikan pejabat sebelumnya, Ridwan Rumasukun.
Adapun pelantikan Ramses sendiri dilakukan bersamaan dengan pelantikan Pj Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi, yang menggantikan Apolo Safanpo.
Pelantikan kedua pejabat ini sendiri dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (5/8/2024).
Adapun tiga poin yang diperingatkan BMD kepada Ramses.
Pertama soal pengganti Sekda Papua, mengingat Sekda Papua saat ini, Ridwan Rumasukun, akan pensiun pada November mendatang.
“Kedua, untuk pejabat eselon yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos diminta untuk segera dilakukan pelantikan,” kata BMD melalui ponselnya.
Ketiga, perhatikan makna kekhususan dan semangat pemekaran yang dijalankan pemerintah pusat di tanah Papua.
“Saya pikir itu poin – poin yang perlu diperhatikan. Pj Gubernur perlu mengetahui bahwa Papua saat ini ada dalam wilayah adat Tabi dan Saireri sehingga perlu memposisikan anak – anak Tabi Saireri dalam jabatan eselon 2, 3 dan 4 sesuai semangat pemekaran provinsi di Tanah Papua,” ujarnya.
Kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Papua itu, hal ini bertujuan agar anak – anak adat bisa kembali ke wilayah adatnya kemudian bisa berkarya dengan menduduki jabatan strategis di wilayahnya masing - masing.
“Selain itu memperhatikan pejabat lain yang memang perlu dilantik agar membantu kerja – kerja Pj sendiri,” tambahnya.
Lalu hal lain yang juga dirasa penting adalah Pj Gubernur perlu membentuk tim khusus untuk peningkatan PAD Provinsi Papua.
“Pasalnya kita ketahui sendiri setelah pemekaran APBD Papua anjlok dari Rp 15 triliun turun menjadi Rp 2,6 triliun.”
“Kita membutuhkan tim yang kreatif dan serius menggarap potensi yang ada untuk membantu mendongkrak PAD,” jelasnya.
“Sekali lagi hal lain yang juga penting adalah saat ini tanah Papua sedang dalam semangat pemekaran jadi masing – masing berusaha membangun daerahnya masing – masing dan itu patut dijunjung tinggi oleh mereka yang saat ini bekerja dan berkarya. Ini menjadi kebijakan pemerintah pusat sehingga patut dilakukan sesuai arahan pusat terkait pemekaran itu sendiri,” tutupnya. (*)
Editor : Gratianus Silas