CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Dewan perwakilan rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta pemerintah pusat segera menarik pasukan non-organik TNI dan Marinir dari Kabupaten Paniai. Ia mengingatkan, penambahan pasukan di Paniai berpotensi memicu konflik baru dan memperpanjang siklus kekerasan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil.
Ia menilai perkembangan situasi keamanan di Paniai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyusul kehadiran pasukan non-organik dalam jumlah besar di wilayah tersebut.
“Paniai merupakan salah satu daerah di Tanah Papua yang relatif aman dan damai, meskipun di wilayah ini terdapat berbagai kelompok yang oleh aparat keamanan Indonesia disebut sebagai kelompok bersenjata, kelompok kiri, ataupun kelompok yang memperjuangkan aspirasi kemerdekaan,” ungkap Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah kepada media ini, Rabu, (4/11/2026).
Menurutnya, situasi keamanan di Paniai mulai mengalami perubahan sejak 2011, ketika pasukan Brimob dari Kelapa Dua dengan sandi Operasi Tumpas Matoa datang ke Paniai untuk membongkar markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Eduda.
“Sejak saat itu, situasi keamanan di Paniai mengalami dinamika yang semakin kompleks. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar, operasi militer, serta berbagai aktivitas pengejaran terhadap kelompok bersenjata telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia mengatakan, situasi tersebut semakin diperkeruh dengan penambahan pasukan non-organik, baik TNI maupun Marinir, yang belakangan ditempatkan di wilayah Paniai.
“Penambahan pasukan ini bukan hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga telah berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Warga menjadi khawatir, aktivitas ekonomi terganggu, dan masyarakat semakin merasa tidak nyaman tinggal di kampung halamannya sendiri,” katanya.
John mengungkapkan, pihaknya sejak beberapa bulan lalu telah menyampaikan berbagai permintaan kepada pemerintah pusat agar pasukan non-organik ditarik dari Paniai. Menurutnya, permintaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengabaikan persoalan keamanan ataupun membiarkan kelompok bersenjata melakukan tindakan kekerasan.
“Sebaliknya, permintaan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan yang lebih besar dan melindungi masyarakat sipil,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat sipil merupakan kelompok paling rentan ketika terjadi kontak senjata, pengejaran, ataupun operasi keamanan. Warga bisa kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, bahkan terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan diri.
“Pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah adalah Siapa yang bertanggung jawab memberi makan kepada masyarakat yang mengungsi ketika terjadi kontak senjata atau operasi saling kejar antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata?” ujarnya.
Menurut John, berdasarkan pengalaman masyarakat Papua, warga yang mengungsi akibat konflik sering kali harus bertahan hidup dengan kemampuan sendiri, mengandalkan bantuan keluarga, gereja, dan masyarakat sekitar.
“Tidak jarang, masyarakat yang mengungsi harus meninggalkan kebun, ternak, rumah, dan seluruh sumber penghidupan mereka. Dalam situasi seperti ini, baik aparat keamanan maupun kelompok bersenjata tidak secara otomatis hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban pengungsian,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kemanusiaan sebelum mengambil kebijakan penambahan pasukan maupun melaksanakan operasi keamanan.
John juga menyoroti perkembangan situasi keamanan di Paniai yang menurut penilaiannya mengarah pada dugaan upaya cipta kondisi di lapangan baru, setelah sebelumnya terjadi dinamika keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya.
“Kehadiran pasukan non-organik dalam jumlah besar di wilayah Paniai menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan keamanan pemerintah pusat di Tanah Papua. Apakah penambahan pasukan ini benar-benar menjadi solusi untuk menciptakan keamanan, atau justru berpotensi membuka ruang konflik baru di tengah masyarakat?” tanyanya.
Ia menegaskan, Paniai tidak boleh menjadi wilayah berikutnya yang mengalami siklus konflik berkepanjangan. Masyarakat Paniai berhak hidup aman, mengembangkan kehidupan ekonomi, menyekolahkan anak-anak, serta menjalankan aktivitas sosial dan keagamaan tanpa dihantui ketakutan.
“Kita harus belajar dari pengalaman konflik di berbagai wilayah Papua. Penambahan pasukan dan operasi keamanan yang tidak disertai pendekatan kemanusiaan berpotensi menimbulkan persoalan baru,” katanya.
John berpandangan, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak harus selalu dilakukan melalui senjata dan peluru. Menurutnya, pola pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.
“Mempertahankan NKRI dengan senjata dan peluru merupakan pola yang terlalu klasik. Pola lama ini sudah seharusnya dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keamanan tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan militeristik. Keamanan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasa aman di kampung halamannya, anak-anak dapat pergi ke sekolah tanpa rasa takut, masyarakat bekerja di kebun dengan tenang, dan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik.
“Cara menjaga NKRI di Papua harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Pemerintah perlu melakukan pembangunan secara benar, memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua untuk terlibat dalam pemerintahan, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat secara nyata,” jelas John.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya.
“Orang Papua harus diberikan kesempatan yang adil untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri. Dengan demikian, negara hadir bukan hanya melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.
Demi ketenangan dan keselamatan masyarakat, John secara khusus meminta aparat keamanan segera menarik pasukan non-organik dari wilayah Tuguwai dan sekitarnya, serta kembali ke pos masing-masing di Enarotali.
“Kehadiran aparat keamanan di Tuguwai dan wilayah sekitarnya tentu menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung. Masyarakat Paniai tidak boleh terus-menerus hidup dalam ketakutan di tanah leluhurnya sendiri,” katanya.
Meski demikian, ia memahami aparat keamanan memiliki tugas menjaga keamanan negara. Namun, pelaksanaan tugas tersebut harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan masyarakat sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepentingan kemanusiaan.
John juga meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk mencari jalan keluar yang lebih baik.
“Penyelesaian persoalan keamanan di Papua tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan kekuatan bersenjata. Diperlukan pendekatan politik, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang menyentuh akar persoalan,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi pendekatan keamanan dan mengutamakan penyelesaian konflik secara damai demi keselamatan masyarakat serta masa depan generasi Papua.
“Jangan sampai Paniai menjadi lapangan baru bagi siklus kekerasan yang terus dipertahankan. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membuat rakyat semakin takut terhadap masa depan mereka sendiri,” pungkasnya.
Lanjut John, Paniai membutuhkan kedamaian, bukan penambahan ketegangan. Paniai membutuhkan pembangunan, bukan konflik yang berkepanjangan. (*)
Editor : Lucky Ireeuw