Waspadai Siklus Kekerasan Baru, DPR Papua Tengah Minta Negara Tarik Pasukan Non-Organik dari Paniai
CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Dewan perwakilan rakyat Papua Tengah (DPR PT) melalui Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta pemerintah pusat segera menarik pasukan non-organik TNI dan Marinir dari Kabupaten Paniai. Ia mengingatkan, penambahan pasukan di Paniai berpotensi memicu konflik baru dan memperpanjang siklus kekerasan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil.
Ia menilai perkembangan situasi keamanan di Paniai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyusul kehadiran pasukan non-organik dalam jumlah besar di wilayah tersebut.
“Paniai merupakan salah satu daerah di Tanah Papua yang relatif aman dan damai, meskipun di wilayah ini terdapat berbagai kelompok yang oleh aparat keamanan Indonesia disebut sebagai kelompok bersenjata, kelompok kiri, ataupun kelompok yang memperjuangkan aspirasi kemerdekaan,” ungkap Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah kepada media ini, Rabu, (4/11/2026).
Menurutnya, situasi keamanan di Paniai mulai mengalami perubahan sejak 2011, ketika pasukan Brimob dari Kelapa Dua dengan sandi Operasi Tumpas Matoa datang ke Paniai untuk membongkar markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Eduda.
“Sejak saat itu, situasi keamanan di Paniai mengalami dinamika yang semakin kompleks. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar, operasi militer, serta berbagai aktivitas pengejaran terhadap kelompok bersenjata telah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia mengatakan, situasi tersebut semakin diperkeruh dengan penambahan pasukan non-organik, baik TNI maupun Marinir, yang belakangan ditempatkan di wilayah Paniai.
“Penambahan pasukan ini bukan hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga telah berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Warga menjadi khawatir, aktivitas ekonomi terganggu, dan masyarakat semakin merasa tidak nyaman tinggal di kampung halamannya sendiri,” katanya.
John mengungkapkan, pihaknya sejak beberapa bulan lalu telah menyampaikan berbagai permintaan kepada pemerintah pusat agar pasukan non-organik ditarik dari Paniai. Menurutnya, permintaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengabaikan persoalan keamanan ataupun membiarkan kelompok bersenjata melakukan tindakan kekerasan.
“Sebaliknya, permintaan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan yang lebih besar dan melindungi masyarakat sipil,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat sipil merupakan kelompok paling rentan ketika terjadi kontak senjata, pengejaran, ataupun operasi keamanan. Warga bisa kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, bahkan terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan diri.
